Sidang Pemakzulan Trump, Partai Demokrat Lakukan Upaya Terakhir

Selasa, 4 Februari 2020 18:30 WIB

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts bersumpah pada para senator selama awal prosedural persidangan pemakzulan Presiden AS Donald Trump di Ruang Senat di US Capitol di Washington, AS, 16 Januari 2020. [REUTERS / US TV Senat / Selebaran via Reuters]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen dari Partai Demokrat melakukan upaya terakhir mendesak Senat Amerika Serikat untuk menjatuhkan dakwaan terhadap Presiden Donald Trump. Sidang permohonan pemakzulan Trump memasuki sisa dua hari sebelum penutupan dan dilakukan pemungutan suara.

Dalam sidang, Senin, 3 Februari 2020, para pemimpin di Senat dan tim hukum Presiden Trump sama-sama diberikan waktu dua jam untuk menyampaikan pidato penutupan.

Senator mengisi daftar untuk menandakan mereka telah disumpah untuk sidang pemakzulan Trump, Kamis, 16 Januari 2020. Pada hari pembukaan sidang pemakzulan Clinton pada tahun 1999, setelah para senator disumpaj, mereka dipanggil ke depan kamar Senat untuk menandatangani sebuah daftar yang menandakan bahwa mereka telah mengambil sumpah untuk menjadi juri. Setiap senator kemudian diberi pena yang ia gunakan untuk menandatangani daftar sebagai kenang-kenangan atau suvenir untuk mengingat momen bersejarah.[Senate TV/CNN]

Adam Schiff, Ketua Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, mengajukan permohonan yang berapi-api dalam penutupan sidang, dengan mengatakan bahwa setiap suara - bahkan satu suara saja oleh satu anggota - dapat mengubah sejarah. Dalam sidang permohonan pemakzulan itu, masing-masing anggota senat mendapat kesempatan mengutarakan pendapat selama 10 menit terkait hukuman yang seharusnya dikenakan pada Presiden Trump.

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap Presiden Trump dalam sidang Senat, dibutuhkan 67 suara anggota Senat. Trump sebelumnya sudah mendapat dua dakwaan dari DPR Amerika Serikat dan Lembaga itu telah memutuskan memakzulkan Trump. Dalam Senat Amerika Serikat saat ini, ada 53 anggota Senat dari Partai Republik, partai pendukung Trump di kursi presiden.

Advertising
Advertising

“Saya tidak bisa memberikan suara menjatuhkan hukuman (pada Trump). Konstitusi memberikan kemungkinan pemakzulan, namun tidak menuntutnya dalam semua hal,” kata anggota Senat dari Alaska, Lisa Murkowski, Senin sore, yang mantap tidak ingin mendongkel Trump dari kekuasaan.

Sebelumnya pada Jumat, 31 Januari 2020, Partai Demokrat gagal menghadirkan saksi baru dan dokumen ke persidangan. Pemungutan suara untuk langkah selanjutnya akan nasib Trump bakal dilakukan pada Rabu sore, 5 Februari 2020 waktu setempat, dimana ini akan menjadi titik penentu bagi Partai Demokrat untuk kasus ini.

Usai sidang permohonan pemakzulan Trump pada Senin itu, tiga anggota Senat dari Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat bergegas meninggalkan Kota Washington ke Lowa, di mana kontes pertama dalam proses pencalonan presiden berlangsung Senin malam. Sidang permohonan pemakzulan Trump akan dilanjutkan pada Selasa, 4 Februari 2020.

CBSNEWS | SAFIRA ANDINI

Berita terkait

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

2 hari lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

4 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

6 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

9 hari lalu

IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

Sebaiknya, kata IM57, persidangan SYL dan Firli Bahuri itu berjalan bersamaan sehingga masalah pemerasan ini bisa saling terkonfirmasi.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

11 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Saksi Ungkap Sering Bayari Biaya Ulang Tahun Cucu Syahrul Yasin Limpo Pakai Uang Kementan

12 hari lalu

Saksi Ungkap Sering Bayari Biaya Ulang Tahun Cucu Syahrul Yasin Limpo Pakai Uang Kementan

Menjawab itu, Isnar mengatakan putra Syahrul Yasin Limpo, Redindo juga pernah meminta uang kepadanya.

Baca Selengkapnya

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

14 hari lalu

Putri Eks Bupati Sragen Bakal Maju Pilkada 2024 lewat Partai Demokrat

Putri keempat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Untung Wina Sukowati, berencana maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

14 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

14 hari lalu

Harapan Politikus hingga Pakar Hukum Jelang MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

AHY menaruh harapan pada putusan sengketa Pilpres 2024 dalam sidang MK hari ini.

Baca Selengkapnya

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

15 hari lalu

DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar

Baca Selengkapnya