TEMPO Interaktif, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah Cina untuk melepaskan jurnalis dan aktifis kebebasan berekspresi yang berada dalam tahanan. Berdasarkan data organisasi pembela hak asasi manusia Amnesty International, ada sekitar 30 wartawan dan 50 pengguna internet yang ditahan di China. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum AJI Heru Hendratmoko dalam jumpa pers di Jakarta, hari ini. Pernyataan ini disampaikan AJI menyambut pembukaan Olimpiade Beiing 8 Agustus besok. Menurut Heru, pernyataan sikap ini sekaligus untuk menagih janji Pemerintah Cina yang pada saat mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade, berjanji memberikan "kebebasan media secara penuh" selama Olimpiade 2008. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Sebab, wartawan juga dibatasi saat mengakses sejumlah website, termasuk website Amnesty International. Sepanjang tahun 2007, wartawan asing juga melaporkan beragam kasus bagaimana mereka dilecehkan, diancam, ditahan dan diserang ketika melakukan peliputan di daerah-daerah luar Beijing. Para wartawan nasional pun melaporkan bahwa pelecehan dan intimidasi masih terus berlangsung. Pada 4 Juli 2007, pemerintah Beijing menghentikan penerbitan China Development Brief karena dituduh melakukan survei-survei tak berijin yang bertentangan dengan Undang-Undang Statistik 1983. Pada 4 Agustus 2008 lalu, dua wartawan Jepang dipukuli secara brutal oleh polisi paramiliter Cina di perbatasan Kashgar, Xinjiang. Kedua korban itu, Masami Kawakita (38), fotografer koran Chunichi Shimbun, dan Shinji Katsuta, (37), reporter dari Nippon Television Network, dipukul saat meliput kekerasan Monday`s Attack, yaitu peristiwa penyerangan yang menewaskan 16 orang polisi Cina. Penyensoran di dalam negeri juga terjadi di seluruh negeri. Menurut organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap jurnalis, Committee to Protect Journalists (CPJ), semua media menghadapi pelarangan untuk meliput berita-berita "sensitif", seperti konflik etnis militer, agama yang tidak diakui negara -khususnya Falun Gong-, masalah internal Partai Komunis Cina dan sejumlah kebijakan pemerintah. Pembatasan, penyensoran di internet dan kekerasan terhadap jurnalis itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Piagam Olimpiade, khususnya mengenai "penghormatan terhadap prinsip-prinsip moral yang universal dan mendasar" serta "pelestarian martabat manusia". Oleh karena itu, kata Heru, AJI menyampaikan solidartas terhadap jurnalis dan aktifis kebebasan berekspresi yang mengalami intimidasi di Cina. "Kami mendesak pemerintah China untuk memberikan kebebasan kepada jurnalis dalam menjalankan tugasnya untuk menyebarkan informasi di China," kata Heru. Dia menambahkan, apa yang dilakukan AJI ini merupakan salah satu kampanye internasional, bekerja sama dengan Amnesty International, untuk menekan Pemerintah China agar memberi ruang keterbukaan lebih besar dan lebih menghargai hak asasi manusia. Sebagai bagian dari kampanye ini, AJI akan mengirimkan surat solidaritas melalui Kedutaan China di Indonesia. Selain itu, AJI juga akan menggalang aksi solidaritas berupa pengumpulan tanda tangan dari jurnalis Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada kolega sesama jurnalis di Negeri Tirai Bambu itu. Abdul Manan