Jakarta - Pemerintah Jepang memperkenalkan tiga arah kebijakan luar negeri terhadap ASEAN terkait kerja sama yang dijalin. Tiga arah kebijakan baru itu adalah pemberdayaan manusia, pembenahan kelembagaan, dan pengumpulan kearifan.

"Jepang menyatakan program Industrial Human Resources Development Cooperation Initiative 2.0 saat KTT Jepang-ASEAN 2018 dengan target memberdayakan 80 ribu SDM industri dalam jangka waktu lima tahun hingga 2023," kata Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu di Sekretariat ASEAN, seperti dikutip dari Antara pada Jumat, 10 Januari 2020.

Motegi mengatakan, upaya tiga kebijakan baru itu dijalankan sesuai jadwal dengan empat bidang kerja sama konvensional, yaitu penerapan teknologi, pengembangan produk, daya inovasi, dan pengelolaan bisnis, serta satu bidang kerja sama baru terkait ekonomi digital.

Jepang, kata Motegi, pun menyakini bahwa pembenahan sistem politik yang demokratis akan membantu negara-negara anggota dalam merealisasikan ASEAN yang dinamis.

Apalagi Motegi menilai, Indonesia sebagai anggota ASEAN merupakan salah satu model pembangunan negara yang demokratis karena berpengalaman dalam pergantian pemerintah melalui pemilu yang langsung dan bebas.

"Kebijakan harus dijalankan bersamaan dengan beragam kearifan lokal yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN agar dapat memenuhi kepentingan berbagai pihak," kata Motegi.

ANDITA RAHMA | ANTARA