Taiwan Tak Mau Terima Rumusan Politik Satu Negara Dua Sistem
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Rabu, 1 Januari 2020 15:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu, 1 Januari 2020 memastikan pihaknya tidak akan menerima rumusan politik ‘satu negara dua sistem’. Rumusan politik itu disusun Beijing yang diharapkan bisa digunakan untuk menyatukan Taiwan – Cina.
Rumusan politik serupa sudah diterapkan di Hong Kong, namun gagal. Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayah bagian dari negara tirai bambu itu yang harus berada di bawah kendali Beijing, jika memungkinkan menggunakan kekuatan militer.
Dikutip dari reuters.com, Tsai dalam pidato tahun barunya berjanji akan mempertahankan kedaulatan Taiwan. Pemerintah Taiwan di bawah kepemimpinannya akan membangun sebuah mekanisme untuk mengamankan kebebasan dan demokrasi ketika Beijing meningkatkan tekanan pada Taiwan.
Taiwan akan mengadakan pemilu pada 11 Januari 2020 dan Presidn Tsai akan kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Taiwan. Ketakuan terhadap Cina telah menjadi subjek utama dalam kampanyenya yang juga berkaca pada gelombang unjuk rasa di Hong Kong saat ini.
“Masyarakat Hong Kong telah memperlihatkan pada kita bahwa rumusan politik ‘satu negara dua sistem’ jelas tidak layak,” kata Tsai.
Menurut Tsai, di bawah rumusan ‘satu sistem dua negara’ telah membuat situasi di Hong Kong memburuk. Kredibilitas ‘satu negara dua sistem’ sudah dinodai oleh penyalah gunaan kekuasaan pemerintah.
Sebelumnya pada Selasa, 31 Desember 2019, parlemen Taiwan sudah meloloskan undang-undang anti-infiltrasi untuk memerangi ancaman yang diduga dari Cina, memperbaharui hubungan Taiwan – Beijing. Tsai mengatakan undang-undang ini akan melindungi demokrasi Taiwan dan lalu-lintas di Selat Taiwan tidak akan berdampak kekhawatian kalau undang-undang ini akan mencederai hubungan Taiwan – Cina.
