TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2019 merupakan salah satu tahun penuh ketegangan dalam politik Inggris. Pada 23 Juli 2019 Boris Johnson terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru menggantikan Theresa May.

Johnson memenangkan dukungan suara mayoritas dari Partai Konsevatif Inggris dan mengalahkan Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn dari kubu oposisi.

Johnson adalah mantan menteri luar negeri Inggris. Dia terpilih oleh politikus Partai Konservatif menjadi Perdana Menteri tiga bulan sebelum jatuh tempo Inggris dijadwalkan angkat kaki dari Uni Eropa atau persisnya pada 31 Oktober 2019.

Menjabat sebagai perdana Menteri Inggris di tengah proses keluarnya negara itu dari Uni Eropa bukan perkara mudah. Johnson sempat membekukan parlemen Inggris, namun pada September 2019 Mahkamah Agung Inggris memutuskan tindakan Johnson membekukan parlemen melanggar hukum

Boris Johnson disambut di 10 Downing Street oleh staf. Hanya beberapa jam setelah tiba di Downing Street, Perdana Menteri Konservatif yang baru mulai merombak pejabat pemerintah senior, dengan mengubah semua menteri utama yang sebagian besar adalah pendukung Brexit. [Stefan Rousseau / Pool via REUTERS]

Sebagai sosok pengambil keputusan, Johnson dihadapkan pada tugas menuntaskan proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Per Oktober 2019, Johnson dengan Uni Eropa telah menyepakati 64 halaman revisi perjanjian baru Brexit.

Setelah berhari-hari bernegosiasi, dokumen-dokumen tersebut memamerkan bagaimana kesepakatan Johnson berbeda dari May, yang berakhir dengan serangkaian kekalahan yang memalukan di Parlemen Inggris.

Bagi Inggris, diantara bagian tersulit meninggalkan Uni Eropa adalah masalah wilayah perbatasan Inggris - Irlandia, ada garis perbatasan tak terlihat antara Irlandia Utara yang merupakan wilayah milik Inggris dan Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa.

Johnson lalu muncul dengan rencana menarik seluruh Inggris Raya dari serikat pabean Eropa. Ini merupakan kemenangan besar bagi Brexit yang mana membuka jalan ke Inggris untuk mencapai sendiri kesepakatan dagangnya, termasuk dengan Amerika Serikat. Hal ini juga diharapkan untuk menghapus serikat pekerja di Irlandia Utara yang secara hukum bagian dari wilayah pabean Inggris.

Untuk menghindari pengecekan barang-barang dari Irlandia Utara ke Irlandia, maka diterapkan aturan dan prosedur tarif Uni Eropa bagi Irlandia Utara.

Seekor anjing buang air kecil di dekat gambar mantan menteri luar negeri Boris Johnson saat pawai anti-Brexit "Wooferendum" di London, Inggris, Ahad, 7 Oktober 2018. Penyelenggara kampanye "Wooferendum" berpendapat bahwa hewan akan menderita jika Inggris keluar dari Uni Eropa. REUTERS/Henry Nicholls

Hal lain yang diperdebatkan dalam Brexit adalah uang denda yang harus dibayar Inggris ke Uni Eropa. Johnson memastikan Inggris tidak akan mau membayar uang denda sebesar £39 miliar atau Rp 714 triliun atas perpisahan negaranya dengan Uni Eropa. Uang denda itu dituntut oleh Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun.

Inggris hanya akan membayar sejumlah uang denda yang sudah disetujui oleh mantan Perdana Menteri Theresa May yakni £ 9 miliar atau Rp 157 triliun sampai £ 7 miliar atau Rp 122 triliun. Sebelumnya Uni Eropa menyatakan tidak akan bernegosiasi lagi soal kesepakatan baru bidang perdagangan dengan Inggris hingga uang denda itu dibayar.

Proses Brexit hingga penghujung 2019 masih bergulir. Pada 13 Desember 2019, Partai Konservatif Inggris atau partai berkuasa saat ini di Inggris, memenangkan pemilu mengalahkan oposisi Partai Buruh pimpinan Jeremy Corbyn. Kemenangan Konservatif semakin melapangkan kampanye Johnson untuk menyelesaikan sengketa Brexit yang akan meninggalkan Uni Eropa per 31 Januari.