TEMPO.CO, Jakarta - Seorang anak laki-laki keturunan Rusia yang lahir di Kanada, Alexander Vavilov kembali mendapatkan kewarganegaraan Kanada. Dalam persidangan di tingkat pertama pada 2014, Vavilov dicabut kewarganegaraannya setelah kedua orang tuanya ditahan di Amerika Serikat atas tuduhan melakukan mata-mata.

Mahkamah Agung Kanada pada Kamis, 19 Desember 2019 dalam putusannya menyebut pencabutan kewarganegaraan Vavilov oleh pengadilan federal pada 2014 lalu, tidak masuk akal.

Alexander Vavilov, 25 tahun, kembali mendapat kewarga negaraannya dari Kanada. Sumber: The Moskow Times

Dikutip dari reuters.com, keluarga Vavilov pindah ke Kanada pada 1980-an di bawah sebuah perlindungan dengan misi membaur dengan masyarakat Barat, namun siap menerima perintah dari Moskow.

Keluarga Vavilov lalu pindah ke Kota Boston, Amerika Serikat. Pada 2010, kedua orang tua Vavilov ditahan Amerika Serikat atas tuduhan melakukan mata-mata. Kedua orang tua Vavilov lalu dipulangkan ke Rusia dalam program pertukaran tahanan. Vavilov dan adiknya Timothy juga dikirim pulang ke Rusia.

“Vavilov dan adiknya bahkan tidak bisa bicara satu kata pun dalam bahasa Rusia. Mereka bahkan tidak tahu kalau mereka punya seorang nenek warga negara Rusia atau orang tua mereka dari Rusia,” kata Hadayt Nazami, pengacara keluarga Vavilov.

Vavilov lahir di Ibu Kota Toronto, Kanada pada 1994. Timothy lahir empat tahun kemudian. Putusan pemberlakuan kembali kewarganegaraan Kanada berlaku untuk kakak adik itu.

Vavilov dan Timothy sangat ingin menetap di Kanada. Rencananya Vavilov, yang sekarang sudah berumur 25 tahun, pada Jumat, 20 Desember 2019, waktu setempat akan berbicara kepada media.

Anak-anak yang lahir di Kanada secara otomatis akan mendapatkan kewarganegaraan Kanada. Namun dalam kasus Vavilov pengadilan federal menyebutnya ada pengecualian karena kedua orang tuanya dianggap sebagai pegawai negara atau semacam diplomat.

Putusan pengadilan itu dipatahkan Mahkamah Agung Kanada yang menyebut orang tua Vavilov tidak menikmati keistimewaan dan imunitas yang bisa digunakan para diplomat. Dengan begitu, pengecualian itu tidak bisa berlaku pada putra mereka. Sebelumnya muncul pula argumen kalau anak-anak tidak bisa dihukum atas dosa orang tuanya.