TEMPO.CO, Manila - Pembangkit listrik di Filipina berada dalam kontrol penuh pemerintah Cina dan bisa dipadamkan kapanpun terjadi konflik antara kedua negara.

Kajian ini berdasarkan laporan yang disiapkan bagi anggota DPR Filipina.

Saat ini, China’s State Grid Corporation memiliki 40 persen saham di National Grid Corporation di Filipina. Ini merupakan konsorsium privat yang telah mengoperasikan pembangkit listrik di Filipina sejak 2009.

“Keamanan nasional kita sepenuhnya terancam karena adanya kontrol dan akses khusus yang diberikan mitra konsorsium lokal kepada pemerintah Cina,” begitu laporan yang disusun lembaga pemerintah Filipina seperti dilansir CNN pada Selasa, 26 November 2019.

Kekhawatiran adanya potensi gangguan dari Cina terhadap layanan listrik di Filipina telah mewarnai kesepakatan kerja sama itu sejak satu dekade lalu.

Para anggota DPR Filipina mendesak adanya kajian ulang terhadap kesepakatan itu pada bulan ini setelah adanya laporan yang mengklaim hanya insinyur dari Cina yang bisa mengakses elemen kunci dari sistem layanan listrik ini. Secara teori, layanan listrik ini bisa dipadamkan atas perintah Beijing.

Hingga saat ini tidak ada catatan soal adanya serangan terhadap pembangkit listrik itu oleh Cina. Juga tidak ada bukti adanya serangan dalam waktu dekat. Namun, serangan itu dimungkinkan terjadi secara teori.

Soal ini, kementerian Luar Negeri Cina mengatakan China’s Grid Corporation berpartisipasi dalam proyek yang dilakukan National Grid Corporation di Filipina sebagai mitra dari perusahaan lokal.

“Filipina adalah tetangga dan mitra penting Cina. Kami mendukung perusahaan Cina melakukan bisnis di Filipina sesuai undang-undang dan regulasi untuk mengembangkan manfaat bersama dan kerja sama saling menguntungkan,” begitu isi pernyataan kemenlu Cina.

Isu sensitif ini muncul ke permukaan saat sejumlah senator terlibat membahas anggaran energi 2020 pada November ini.

Senator Sherwin Gatchalian, yang mewakili pemerintah mengatakan listrik bisa dipadamkan dari jarak jauh oleh aktor asing.

“Saya diberitahu oleh Presiden TransCo bahwa mereka telah mempelajari kemungkinan ini,” kata Gatchalian. “Saya diberitahu bahwa operasi manual transmisi listrik ini memungkinkan. Pengambil-alihan bisa terjadi,” kata dia.

Gatchalian, yang juga ketua Komite Energi Senat Filipina, juga mengatakan,”Dengan satu tombol, tidak ada listrik yang bisa ditransmisi ke rumah warga, kantor bisnis, dan fasilitas militer kita.”