Mahkamah Agung Pakistan Bakal Putuskan Masa Jabatan Panglima

Reporter

TEMPO

Editor

Budi Riza

Rabu, 27 November 2019 07:01 WIB

Bekas Perdana Menteri Nawaz Sharif (kiri), PM Imran Khan (tengah), dan Jenderal Qamar Javed Bajwa. Wire

TEMPO.CO, Islamabad – Mahkamah Agung Pakistan menunda putusan soal perpanjangan masa jabatan dari panglima tentara pada Selasa, 26 November 2019.

Putusan ini menanggapi keputusan pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan, yang memberikan perpanjangan masa jabatan tiga tahun kepada Jenderal Qamar Javed Bajwa.

Pemerintah beralasan perpanjangan masa jabatan itu dilakukan karena Pakistan sedang berkonflik mengenai perbatasan Kashmir dengan India.

Ketua MA Pakistan, Asif Saeed Khosa, mengatakan menunda putusan hingga perwakilan militer memberikan argumentasi detil mengenai alasan perpanjangan masa jabatan itu.

“Jika keamanan regional seperti itu maka militer sebagai satu kesatuan bisa menangani situasinya bukan individunya,” kata Khosa seperti dilansir Reuters pada Selasa, 26 November 2019.

Advertising
Advertising

Khosa melanjutkan,”Jika kriteria ini diizinkan maka setiap individu di militer bisa meminta perpanjangan masa jabatan dengan alasan sama.”

Selama masa jabatan Bajwa, pemerintahan PM Imran Khan memiliki hubungan yang baik dengan militer.

Ini berbeda dengan ketegangan yang terjadi antara pemerintahan pendulunya yaitu PM Nawaz Sharif.

Selama masa kepemimpinan Bajwa, oposisi menuding Khan terbantu memenangi pemilu karena adanya bantuan militer.

Kelompok militer telah berkuasa selama nyaris setengah dari masa 72 tahun Pakistan merdeka.

Militer juga kerap memimpin soal kebijakan luar negeri dan keamanan. Namun, militer membantah kerap mengintervensi politik.

Konstitusi Pakistan mengatur panglima militer hanya memiliki masa tugas selama tiga tahun dan tidak diperpanjang.

Sejak posisi ini terbentuk pada 1972, hanya satu jenderal yang pernah mendapatkan perpanjangan masa jabatan oleh pemerintahan sipil.

MA meminta agar perwakilan militer memberikan alasan hukum soal perlunya perpanjangan masa jabatan ini, yang akan berakhir pada Jumat pekan ini.

Ketua MA Pakisatan, Khosa, meminta penasehat hukum militer untuk hadir pada persidangan Rabu ini.

Media News18 melansir Bajwa bakal pensiun pada 29 November 2019. Soal perpanjangan masa jabatan Bajwa ini juga sempat dibahas dalam rapat kabinet Pakistan. Dari 25 orang anggota kabinet, hanya 11 orang yang menyatakan persetujuannya.

Berita terkait

Setahun Menjabat PM Skotlandia Humza Yousaf Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

21 jam lalu

Setahun Menjabat PM Skotlandia Humza Yousaf Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

PM Skotlandia Humza Yousaf dilantik saat usianya masih 37 tahun, setahun lalu. Tak sampai setahun ia mengundurkan diri. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Panglima Militer Ukraina Akui Terseok-seok Hadapi Serangan Rusia

3 hari lalu

Panglima Militer Ukraina Akui Terseok-seok Hadapi Serangan Rusia

Panglima Militer Ukraina mengakui pihaknya menghadapi kesulitan dalam memerangi Rusia.

Baca Selengkapnya

5 Negara Laporkan PM Israel Benjamin Netanyahu ke ICC, Berikut Profil International Criminal Court

9 hari lalu

5 Negara Laporkan PM Israel Benjamin Netanyahu ke ICC, Berikut Profil International Criminal Court

Setidaknya 5 negara laporkan PM Israel Benjamin Netanyahu ke ICC. Negara mana saja? Sejauh mana kewenangan ICC bisa menanganinya?

Baca Selengkapnya

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

10 hari lalu

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

Presiden Iran Ebrahim Raisi akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan mulai pekan ini, meski negara itu baru saja diserang Israel pada Jumat lalu

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia, Indonesia Masuk?

16 hari lalu

10 Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia, Indonesia Masuk?

Negara dengan biaya hidup termurah di dunia pada 2024, Pakistan berada di urutan pertama

Baca Selengkapnya

Profil Korban Jiwa Penusukan di Australia: Ibu Baru, Mahasiswi Cina hingga Pengungsi Ahmadiyah

17 hari lalu

Profil Korban Jiwa Penusukan di Australia: Ibu Baru, Mahasiswi Cina hingga Pengungsi Ahmadiyah

Warga Australia berduka atas kematian lima perempuan dan seorang pria penjaga keamanan pengungsi asal Pakistan.

Baca Selengkapnya

Jerman Disebut Minta NATO Blokir Embargo Senjata PBB terhadap Israel

26 hari lalu

Jerman Disebut Minta NATO Blokir Embargo Senjata PBB terhadap Israel

Menlu Jerman Annalena Baerbock disebut mendesak NATO untuk memblokir rancangan resolusi PBB yang menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel.

Baca Selengkapnya

Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

28 hari lalu

Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi pada Jumat 5 April 2024 yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel.

Baca Selengkapnya

Anak Presiden Uganda Ditunjuk jadi Panglima Militer

40 hari lalu

Anak Presiden Uganda Ditunjuk jadi Panglima Militer

Muhoozi Kainerugaba akan menjabat sebagai panglima militer di Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda (UPDF) setelah ditunjuk oleh ayahnya, Presiden Uganda Yoweri Museveni.

Baca Selengkapnya

Asif Ali Zardari Terpilih sebagai Presiden Pakistan, Mengenali Perjalanan Politiknya

51 hari lalu

Asif Ali Zardari Terpilih sebagai Presiden Pakistan, Mengenali Perjalanan Politiknya

Asif Ali Zardari mantan suami Benazir Bhutto yang dua kali menjabat perdana menteri Pakistan

Baca Selengkapnya