TEMPO.CO, Jakarta - Pada Ahad empat juta lebih warga Hong Kong akan memberikan hak suaranya dalam pemilu yang memperebutkan ratusan kursi dewan distrik, ketika Hong Kong diguncang demonstrasi selama hampir enam bulan.

Pemilu Hong Kong biasanya berlangsung damai, bahkan membosankan, tetapi para pejabat telah memperingatkan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan di kota itu, mereka tidak akan ragu untuk menunda pemungutan suara atau menutup tempat pemungutan suara jika ada kericuhan. Polisi anti huru hara akan ditempatkan di lokasi rawan di dalam setiap TPS, menurut kepolisian seperti dikutip dari CNN, 24 November 2019.

Setelah berbulan-bulan kerusuhan dengan kedua belah pihak mengklaim mewakili kehendak mayoritas warga Hong Kong, pemungutan suara hari Minggu menawarkan tes objektif pertama tentang bagaimana perasaan orang-orang di kota tentang protes dan pemerintah.

Menurut pemerintah, protes telah kehilangan dukungan publik dan mayoritas warga Hong Kong sakit dan lelah dengan kekerasan dan kekacauan, dan mereka mendukung polisi untuk mengupayakan segala yang diperlukan demi menghentikan kerusuhan. Menurut pengunjuk rasa, warga Hong Kong mendukung mereka, tidak peduli apapun harganya, dan kurangnya aksi massa publik dalam beberapa bulan terakhir hanya karena meningkatnya pembatasan pada demonstrasi.

Seorang demonstran anti pemerintah di lingkungan Universitas Politeknik Hong Kong usai unjuk rasa di Hong Kong, 19 November 2019. Puluhan demonstran anti pemerintah masih bertahan di dalam kampus Universitas Politeknik Hong Kong walaupun dikepung oleh polisi. REUTERS/Adnan Abidi

Tidak seperti Dewan Legislatif Hong Kong (LegCo) yang dipilih oleh jaringan semi-demokratis dari kursi yang dipilih langsung, konstituensi fungsional dan kompetisi tertutup, dewan distrik adalah satu-satunya badan resmi di Hong Kong yang dipilih langsung oleh rakyat.

Tahun ini juga merupakan pertama kalinya bahwa semua 452 daerah pemilihan sedang diperebutkan, artinya semua pemilih terdaftar, sekitar 56% dari populasi Hong Kong yang berjumlah 7,4 juta, akan memberikan suara. Di masa lalu, keterlibatan yang tidak bergairah berarti para kandidat pro Beijing maju tanpa lawan di beberapa daerah, memberikan mereka kendali atas 18 dewan distrik yang terpisah.

Dewan distrik dipilih untuk masa jabatan lima tahun, dan sebagian besar menangani urusan lokal. Wewenang mereka kurang banyak dalam hal otoritas nyata, dan melayani terutama untuk memberi nasihat kepada pemerintah tentang masalah yang mempengaruhi lingkungan mereka dan alokasi dana untuk proyek-proyek lokal.

Pemilu kali ini, seluruh 425 kursi akan diperebutkan oleh 1.090 kandidat, seperti dilaporkan South China Morning Post, 24 November 2019.

Selama pemilihan terakhir pada tahun 2015, kubu pro-pendirian (pro Beijing) memenangkan 298 dari 431 kursi yang diperebutkan, sementara pan-demokrat mengambil 126 dan orang-orang independen mendapat tujuh.

Ini akan menjadi pemilihan pertama sejak protes massa meletus di Hong Kong pada Juni. Protes, yang dipicu oleh RUU ekstradisi yang sekarang ditarik, telah berkembang menjadi kampanye anti-pemerintah Hong Kong dengan tuntutan lebih luas.