PM Hun Sen Bebaskan 70 Aktivis Oposisi Kamboja

Kamis, 14 November 2019 17:00 WIB

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memerintahkan pembebasan bersyarat 70 lebih aktivis oposisi yang ditangkap dalam beberapa pekan terakhir.

"Ada lebih dari 70 orang, tolong segera kerjakan kasus ini agar saudara-saudara ini dapat dibebaskan dengan jaminan," kata Hun Sen dalam pidatonya di sebuah pabrik semen baru di provinsi selatan Kampot pada Kamis, seperti dilaporkan Reuters, 14 November 2019.

Kamboja menahan puluhan orang menjelang 9 November, ketika tokoh oposisi veteran Sam Rainsy mengatakan dia akan kembali dari pengasingan untuk menggalang oposisi terhadap Hun Sen.

Tetapi Sam Rainsy tidak kembali ke Kamboja, mengatakan bahwa dia telah dihentikan di Paris ketika hendak terbang ke Thailand. Alih-alih, Sam Rainsy terbang ke Malaysia sebelum tiba di Indonesia pada hari Kamis.

Mu Sochua, wakil partai Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Sam Rainsy, menolak pembebasan aktivis dan melihatnya sebagai tipu muslihat.

Advertising
Advertising

"Ini adalah taktik konsesi sedikit demi sedikit dari Hun Sen untuk memecah belah dan menaklukkan. Dia secara strategis terus menyebut Sam Rainsy dan rekannya sebagai pengkhianat yang berusaha melakukan kudeta," katanya.

Pendiri partai oposisi Kamboja yang diasingkan, Sam Rainsy dan Mu Sochua, Wakil Presiden Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), berbicara kepada anggota media setelah meninggalkan Gedung Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 November 2019.[REUTERS / Lim Huey Teng]

Sebelumnya pada hari Kamis, Sam Rainsy mengatakan kepada wartawan pada saat kedatangannya di Jakarta bahwa ia akan bertemu dengan anggota parlemen Indonesia dan berharap untuk kembali ke Kamboja segera.

"Semua negara ASEAN bergerak menuju demokrasi. Beberapa bergerak sangat cepat, seperti Indonesia, seperti Malaysia. Beberapa bergerak agak lambat. Akhirnya kita akan mencapai demokrasi, kita semua," katanya.

Pada hari Sabtu, Kamboja juga melonggarkan kondisi tahanan rumah terhadap pemimpin oposisi Kem Sokha, yang ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan lebih dari dua tahun lalu. Dia mengatakan tuduhan itu konyol dan menyerukan agar tuntutan dicabut.

Kem Sokha dan Sam Rainsy ikut mendirikan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang dilarang pada tahun 2017. Pada saat itu, Sam Rainsy telah terbang ke pengasingan di Prancis setelah tuduhan pencemaran nama baik dan tuduhan lain yang menurutnya bersifat politis.

Uni Eropa telah mengancam untuk menangguhkan preferensi perdagangan atas tindakan keras pemerintah terhadap oposisi, kelompok non-pemerintah dan media.

Pada hari Selasa, Uni Eropa sekali lagi menyuarakan keprihatinan atas hak-hak di Kamboja.

Uni Eropa telah menetapkan tenggat waktu satu bulan bagi pemerintah untuk menanggapi laporan pendahuluan tentang penangguhan preferensi perdagangan, dan akan membuat keputusan akhir pada bulan Februari.

Hun Sen mengatakan bahwa selain memerintahkan pembebasan aktivis oposisi, ia telah memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk menarik surat perintah penangkapan bagi aktivis oposisi lainnya yang melarikan diri ke Thailand atau bersembunyi di Kamboja.

Berita terkait

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

2 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

3 hari lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

3 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

3 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

4 hari lalu

AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

Jaksa New York mengembalikan barang antik yang dicuri dari Kamboja dan Indonesia. Dari Indonesia, ada peninggalan Kerajaan Majapahit.

Baca Selengkapnya