TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1.

Menteri Retno menjelaskan itu dalam pernyataan resmi pertama kepada wartawan di gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 29 Oktober 2019 setelah terpilih kembali sebagai menteri luar negeri periode 2019-2024.

Apa itu prioritas 4+1?

Penguatan diplomasi ekonomi

Beberapa langkah strategis dalam prioritas pertama ini antara lain:

1. Kapitalisasi penguatan pasar domestik.
.
Indonesia merupakan pasar yang besar dengan populasi penduduk lebih dari 260 juta jiwa.

"Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional," Menteri Retno menjelaskan.

Namun menurut Menteri Retno yang harus diwaspadai adalah menjaga pasar domestik dari produk yang masuk secara ilegal maupun dumping atau disubsidi pihak asing.

Pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini menunjukkan peningkatan pelanggaran dimaksud yang harus semakin diwaspadai.

2. Penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional.

"Setelah menembus pasar Afrika melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, BUMN dan swasta Indonesia akan terus melanjutkan engagement dengan Afrika di bidang perdagangan barang dan jasa, serta investasi termasuk pembangunan infrastruktur dan konstruksi di kawasan itu," Menteri Retno memaparkan.

Hal yang sama juga dilakukan dengan kawasan non tradisional lainnya yaitu Latin Amerika, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah dan Pasifik.

3. Penguatan perundingan perdagangan dan investasi.

Menteri Retno menjelaskan untuk memperkuat akses pasar, dalam 5 tahun ke depan, penyelesaian berbagai perundingan CEPA/FTA/PTA dengan berbagai negara akan dipercepat dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

4. Promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong Outbound Investment.

Upaya untuk mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi akan terus dilakukan agar lebih terarah dan menghasilkan hal yang konkrit.

Sudah waktunya Indonesia mengembangkan kebijakan outbound investment ke luar negeri yang sinergi dengan kepentingan ekonomi nasional. Hal ini didorong dengan mulainya ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia.

"Berbagai Bilateral Invesment Treaty ke depan akan juga difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri secara adil," Menlu Retno menegaskan.

Indonesia juga akan semakin fokus pada sektor yang memiliki nilai tambah dengan mengembangkan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri-industri pengelolaan sumber daya alam.

5. Diplomasi akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia.

Menteri Retno menjelaskan tentang sikap Indonesia yang menolak berbagai tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit produksi Indonesia.

"Kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental karena menyangkut hajat hidup kurang lebih 16 juta orang khususnya petani kecil dan keluarganya," Menteri Retno mengingatkan.

6. Mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM Indonesia.

Diplomasi Perlindungan

Negara harus terus hadir untuk melindungi warganya di luar negeri.

"Dua capaian penting yang berhasil dilakukan selama ini adalah mengubah mindset kepedulian dan keberpihakan, yang saya sering sebut revolusi mindset perlindungan serta pembangunan sistem dan inovasi."

Dua hal ini akan terus dijaga dalam 5 tahun ke depan sehingga mindset secara baku menjadi corporate culture.

Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan.

Menteri Retno mengatakan, diplomasi harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan.

Kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, sebagai identitas bangsa akan terus diintensifkan. Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat.

Meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Menteri Retno menjelaskan, lima tahun ke depan merupakan tahun yang sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia.

Sampai akhir 2020, Indonesia masih akan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Isu kerja sama untuk countering terrorism akan menjadi fokus keketuaan Indonesia pada Agustus 2020.

Pada tahun 2021-2022, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Dalam lingkup kawasan, pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan menjadi Ketua G-20.

ASEAN telah mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan dalam 5 tahun ke depan, Indonesia ingin memastikan implementasi kerja sama Indo-Pasifik akan berjalan.

Plus 1: Kementerian Luar Negeri memiliki infrastruktur diplomasi yang kuat.

"Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika dan transformasi digital," Menlu Retno Marsudi menjelaskan.