TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Hong Kong mendesak pemerintah untuk memberlakukan jam malam atau memberlakukan undang-undang darurat warisan kolonial Inggris untuk menghadapi rangkaian unjuk rasa warga Hong Kong yang menolak pemberlakuan Undang-undang Ekstradisi ke Cina.

Menurut South China Morning Post, 3 Oktober 2019, Undang-undang Darurat era kolonial tahun 1922 memberi kewenangan kepada pemimpin kota untuk membuat berbagai peraturan yang dipertimbangkan dibutuhkan untuk kepentingan publik dalam situasi darurat atau membahayakan masyarakat.

"Kami hanya lembaga penegakan hukum dengan kewenangan terbatas di bawah hukum. Dalam menghadapi serangkaian kerusuhan besar, kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa langkah-langkah tepat dan dukungan dari petinggi," kata Lam Chi-wai, Kepala Asosiasi Polisi Junior di Hong Kong.

Chi-wai mengatakan, pemerintah Hong Kong telah gagal menjalankan tugasnya sementara polisi bertempur dalam peperangan di jalan-jalan dan memenuhi tugasnya melawan segala rintangan, termasuk serangan, intimidasi, dan kampanye kotor yang menarget pasukan.

Menurut Asosiasi polisi Hong Kong, pemberlakuan jam malam atau menyatakan beberapa kawasan terlarang untuk kegiatan unjuk rasa, serta langkah lainnya sejalan dengan UU Darurat akan sangat mendorong efektivitas kerja polisi menghadapi kerusuhan.

Desakan polisi terhadap pemerintah untuk menerapkan jam malam atau langkah-langkah sesuai UU Darurat 1922 dilatari peristiwa polisi menembak seorang pelajar usia 18 tahun yang mengenai dadanya. Pelajar ini dilarikan ke rumah sakit untuk mencabut peluru dari dalam dadanya.

Undang-undang Darurat ini telah memakan banyak korban ketika menghadapi kerusuhan kelompok kiri tahun 1967, membolehkan untuk melakukan sensor terhadap media, penangkapan, deportasi, dan pengawasan pelabuhan dan semua transportasi, perampasan properti, dan berwenang untuk menggrebek tempat tertentu.

Kepala pemerintahan Hong Kong, Carry Lam belum secara resmi menanggapi desakan polisi memberlakukan jam malam atau menerapkan langkah-langkah yang diatur dalam UU Darurat warisan kolonial Inggris.