TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan pada Selasa, 1 Oktober 2019, mengutuk kediktatoran Cina. Kecaman itu disampaikan saat Negeri Tirai Bambu memperingati 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina atau yang dikenal dengan hari nasional Cina.

Pemerintah Taiwan dalam keterangannya mengatakan Cina merupakan sebuah ancaman bagi perdamaian dan berusaha mencari alasan agar bisa melakukan ekspansi militer. Dikatakan juga Taiwan tidak akan pernah menerima model ‘satu negara, dua sistem’, dimana model dengan otonomi sangat besar ini juga diterapkan di Hong Kong dan Macau.

“Partai Komunis Cina secara konsisten dengan satu partainya melakukan kediktatoran selama 70 tahun, sebuah konsep tata kelola yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan HAM, yang menyebabkan risiko dan tantangan bagi pengembangan Cina,” tulis Dewan Hubungan Luar Negeri Taiwan, seperti dikutip dari reuters.com, Selasa, 1 Oktober 2019.

DF-41, sebuah rudal balistik antarbenua Cina, muncul pertama kali di depan umum saat parade militer Hari Nasiona Cina, 1 Oktober 2019, Beijing, Cina.[Jason Lee / Reuters]

Taiwan telah menjadi wilayah demokratis selama lebih dari 30 tahun dan Cina seharusnya menggunakan momen peringatan hari nasional ini untuk merefleksikan serta mendorong demokrasi.

“Teriakannya tentang perjuangan untuk persatuan, peremajaan dan penyatuan hanya alasan untuk ekspansi militer, yang secara serius mengancam perdamaian regional, demokrasi dan peradaban dunia. Garis kelangsungan hidup dan perkembangan daratan cina tidak terikat pada satu orang dan satu pihak,”kata Dewan Hubungan Luar Negeri Taiwan.

Diyakinkan pula, Taiwan tidak akan diganggu oleh Cina hanya dengan menerima posisi Beijing.

Cina telah menambah tekanan pada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang dituding telah berupaya memerdekakan Taiwan dari Cina, sebuah hal yang sangat ditentang oleh Beijing. Cina juga telah memperlihatkan ekspresi kemarahan atas dukungan Taiwan pada gelombang protes anti-pemerintah di Hong Kong.