Mahathir Sebut Tawarkan Bantuan untuk Jokowi Soal Kebakaran

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Jumat, 20 September 2019 05:31 WIB

Jokowi menumpang mobil yang dikendarai oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam kunjungannya di Malaysia. foto/instagram/jokowi

TEMPO.CO, Putrajaya – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan dia tidak pernah menanyakan alasan Presiden Indonesia, Joko Widodo, tidak menerima tawaran bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan, yang sedang terjadi.

Mahathir mengatakan dia telah menawarkan bantuan alat pemadam kebakaran karena Malaysia memiliki peralatan untuk menjinakkan api atau water bombing equipment.

Saat ditanya dalam jumpa pers mengapa Jokowi menolak tawaran bantuan Malaysia, Mahathir mengaku tidak tahu.

“Saya tidak tahu. Saya tidak pernah bertanya kenapa Anda tidak mau menerima bantuan kami? Mengapa tidak Anda tanyakan saja (ke Jokowi),” kata Mahathir seusai memimpin rapat Komite Khusus Kabinet mengenai Anti-Korupsi pada Kamis, 19 September 2019 seperti dilansir The Star pada Kamis, 19 September 2019.

Saat ditanya bagaimana upaya pemerintah Malaysia untuk mengatasi kabut asap, Mahathir mengatakan pemerintah mengandalkan datangnya hujan. “Kami mencoba membuat awan untuk hujan dan meminta warga mengenakan masker,” kata dia.

Advertising
Advertising

Mahathir mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan membuat awan hujan dengan bantuan sejumlah drone. “Terutama di atas Putrajaya yang terkena dampak buruk kabut asap,” kata di.

Kabut asap dari hutan di Kalimantan dan Sumatera telah menyebar ke Malaysia akibat hembusan angin selatan. Seperti dilansir Bernama, ini membuat kualitas udara di sejumlah wilayah di Malaysia seperti Kuala Lumpur dan Selangor memburuk. Sekitar 2.000 sekolah diliburkan.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

17 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

23 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya