TEMPO.CO, Solomon – Sejumlah polisi turun ke jalan di ibu kota Honiara, Kepulauan Solomon, pada Selasa, Selasa, 17 September 2019 pasca keputusan pemerintah untuk mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Cina.

Keputusan pengalihan dukungan diplomasi ini terungkap pada Senin malam. Sejumlah aksi protes damai pro-Taiwan terjadi di salah satu pulau yaitu Malaita.

“Kami telah bicara dengan kepala polisi di sana dan tidak ada insiden,” kata juru bicara polisi Kepulauan Solomon seperti dilansir SCMP pada Selasa, 17 September 2019.

Sejumlah warga terlihat berdiri di tepi jalan mengibarkan bendera Taiwan sambil menonton saat kedutaan Taipei menurunkan benderanya untuk terakhir kali.

Isu pengalihan hubungan diplomatik ini memancing debat di negara, yang rawan dengan korupsi. Ada dugaan pengalihan dukungan itu merupakan upaya politikus Kepulauan Solomon untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

“Pengalihan dukungan diplomasi itu didorong oleh sejumlah anggota parlemen dan didukung oleh kekuatan asing,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya saat ditemui di tepi jalan di Honiara pada Selasa, 17 September 2019. “Itu tidak merefleksikan apa yang kami sebagai rakyat inginkan.”

Daerah pecinan di Honiara sempat mengalami gangguan kelompok preman saat Perdana Menteri Manasseh Sogavare terpilih pada April 2019.

Warga keturuan Cina, yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih, telah menjadi penduduk di sini selama beberapa generasi. Mereka menjadi target ungkapan rasa tidak suka, yang semakin kentara dan dipicu kedatangan migran.

Penduduk lokal merasa para pendatang menguasai perekonomian negara. Sejumlah tokoh milik pengusaha keturunan Cina tutup pada Selaa saat kabar hubungan diplomatik dengan Taiwan selama 36 tahun berakhir.

Polisi mengatakan menurunkan pasukan patroli untuk menjaga ketentraman warga. Mereka juga melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat.

“Kami mengingatkan warga agar tidak main hakim sendiri,” kata juru bicara polisi di sana.

Seusai pengumuman pengalihan dukungan, Taiwan mengatakan akan menutup kedutaan besar dan menghentikan proram bantuan pertanian dan kesehatan.

Media Solomon Star Times melaporkan ada 125 mahasiswa yang mendapat beasiswa di Taiwan bakal pulang.

“Sangat disayangkan proyek kerja sama mereka yang belum kelar harus berakhir. Ini kerugian bagi rakyat Kepulauan Solomon,” kata Tsai Ing-wen, presiden Taiwan.