Boris Johnson Ingin Kembali Serukan Pemilu Dadakan

Senin, 9 September 2019 17:00 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara di House of Commons di London, Inggris 3 September 2019.[UK Parliament/Roger Harris/Handout via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin, 9 September 2019, akan mencoba untuk kedua kalinya menyerukan pemilu dadakan, namun keinginan ini kemungkinan bakal digagalkan sekali lagi oleh anggota parlemen dari kubu oposisi yang ingin memastikan Johson tidak bisa membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Johnson menginginkan diselenggarakan pemilu dadakan dengan harapan bisa tetap memenuhi janjinya membawa Inggris keluar dari Uni Eropa per 31 Oktober 2019, dengan atau tanpa kesepakatan. Johnson berasal dari Partai Konservatif dan posisi partai itu di parlemen Inggris saat ini sudah tidak lagi mayoritas setelah 21 anggota parlemen Partai Konservatif Inggris membelot ke oposisi.

Pada Senin, 9 September 2019, waktu setempat, Johnson dihadapkan pada sebuah RUU yang akan menjadi undang-undang yang berisi permintaan kepada Uni Eropa agar memperpanjang sampai tiga bulan batas waktu angkat kaki Inggris dari Uni Eropa, jika tidak pada 19 Oktober 2019 parlemen Inggris harus memutuskan apakah setuju Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Kesepakatan Inggris dan Uni Eropa soal Brexit penting untuk mencegah kekhawatiran para pelaku usaha terkait kondisi yang akan terjadi setelah Inggris tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa. Johnson mengatakan lebih baik mati di selokan ketimbang meminta perpanjangan waktu tiga bulan kepada Uni Eropa untuk keluarnya Inggris dari organisasi itu. Dia berharap pemilu bisa dilakukan pada 15 Oktober 2019.

Advertising
Advertising

Rencananya pada Senin, 9 September 2019, Johnson akan memasukkan sebuah mosi ke parlemen agar keinginannya soal penyelenggaraan pemilu dadakan, namun hal itu membutuhkan dukungan dua per tiga parlemen dan partai-partai oposisi Inggris sudah mengatakan mereka tidak akan menyetujui pemilu dadakan hingga keluarnya Inggris tanpa kesepakatan dari Uni Eropa dicoret.

Inggris melakukan referendum keluar dari Uni Eropa pada 2016 dan situasi saat ini telah membuat Inggris terkatung-katung dalam dilema soal bagaimana hubungan ekonomi dan politik negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia itu.

Berita terkait

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

4 jam lalu

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

Dampak dari diloloskannya RUU Safety of Rwanda telah membuat Irlandia kebanjiran imigran yang ingin meminta suaka.

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

23 jam lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

Raja Charles III Siap Kembali Bertugas

1 hari lalu

Raja Charles III Siap Kembali Bertugas

Raja Charles III sudah mendapat izin dari tim dokter untuk kembali bertugas setelah menjalani pengobatan kanker.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

1 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

2 hari lalu

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

3 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya