TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Pensiun Inggris, Amber Rudd, mengundurkan diri dari pemerintahan dan Partai Konservatif Inggris, Sabtu, 7 September 2019. Kemunduran diri itu dilakukan di tengah-tengah gelombang protes atas cara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menangani negara yang bersiap keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

“Saya telah mengundurkan diri dari kabinet dan menyerahkan cambuk Partai Konservatif. Saya tidak bisa lagi mendampingi pemerintahan dengan baik, para politikus konservatif yang setia dikeluarkan. Saya sudah berbicara dengan perdana menteri dan pejabat terkait untuk menjelaskan ini (pengunduran dirinya),” kata Rudd, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 8 September 2019.

Rudd adalah juga mantan Menteri Dalam Negeri Inggris yang dalam referendum Inggris 2016 memberikan suara agar Inggris tidak lagi bersama Uni Eropa. Situasi dalam negeri Inggris saat ini diselimuti oleh kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober 2019 tanpa kesepakatan apapun atau no-deal Brexit.

Dalam surat pengunduran dirinya, Rudd menulis dia bergabung dengan pemerintahan berdasarkan keyakinan yang baik, termasuk menerima kemungkinan no-deal Bexit karena ini mungkin saja akan menjadi kesempatan yang ada akhir mencapai sebuah kesepakatan baru. Namun Rudd saat ini mulai kehilangan keyakinannya kalau meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan tidak lagi menjadi fokus utama pemerintah.

Menurut Rudd pemecatan anggota parlemen Inggris yang dianggap pemberontak oleh pemerintah Inggris adalah sebuah serangan terhadap kesopanan dan demokrasi. Diantara anggota parlemen yang dipecat itu adalah cucu pemimpin perang Inggris Winston Churchill dan dua orang mantan menteri keuangan Inggris.

Perdana Menteri Johnson mengatakan dia ingin Inggris keluar dari Uni Eropa per 31 Oktober dalam kondisi apapun, dengan atau tanpa kesepakatan. Akibat sikap tersebut, Johnson kehilangan dukungan mayoritas parlemen Inggris pada pekan ini. Sebaliknya, Johnson mengeluarkan total 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif setelah mereka mendukung rencana kubu oposisi yang mencoba menghalang-halangi no-deal Brexit.