TEMPO.CO, Hong Kong – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, bakal mengumumkan penarikan resmi rancangan undang-undang ekstradisi, yang telah memicu unjuk rasa besar-besaran penolakan.

Demonstrasi ini telah memicu terjadinya krisis terburuk di Hong Kong sejak penyerahan wilayah itu ke Cina oleh Inggris pada 1997.

“Penarikan rancangan legislasi ini merupakan salah satu tuntutan kunci demonstran,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 4 September 2019.

Sumber Reuters mengatakan pengumuman penarikan rancangan undang-undang itu akan dilakukan pada Rabu ini oleh Carrie Lam. Soal ini, Lam belum bisa dimintai konfirmasi.

Menurut berita Reuters, Lam telah mengatakan kepada para pemimpin Hong Kong pada pekan lalu bahwa dia telah menyebabkan kekacauan tak termaafkan karena mengajukan rancangan undang-undang itu. Lam juga mengatakan jika punya pilihan dia akan meminta maaf dan mengundurkan diri.

Lam juga mengaku dia memiliki ruang gerak yang semakin sempit. Ini karena isu ini telah menyentuh isu kedaulatan Cina dan keamanan nasional di tengah ketegangan Beijing dengan AS.

Sumber Reuters juga menyebutkan pemerintah Cina pernah menolak rencana Lam untuk menarik legislasi ini untuk menurunkan ketegangan.

Soal ini, kementerian Luar Negeri Cina menyebut pemerintah Cina mendukung , menghormati, dan memahami keputusan Lam untuk menunda pembahasan legislasi itu. Namun, media Global Times yang diterbitkan Partai Komunis Cina menyebut isu itu sebagai berita bohong.

Cina mengecam keras unjuk rasa di Hong Kong. Alasannya, Beijing mengatakan ini akan mengganggu perekonomian pusat industri keuangan di Asia itu.

Namun, aksi unjuk rasa terus berlangsung pada Selasa di depan stasiun polisi Mong Kok dan di statisun kereta Prince Edward. Polisi menggunakan semprotan lada untuk membubarkan demonstran di Hong Kong.