TEMPO.CO, Jakarta - Seoul memanggil Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Yasumasa Nagamine guna memprotes keputusan Tokyo menghapus Korea Selatan dari status jalur ekspor cepat yang berlaku per Rabu, 28 Agustus 2019. Keputusan Jepang itu dilakukan di tengah-tengah memburuknya hubungan politik dan perseteruan ekonomi kedua negara.

Dikutip dari reuters.com, Rabu, 28 Agustus 2019, Jepang telah menghapus Korea Selatan dari daftar putih mitra perdagangan negara itu pada Agustus ini. Langkah ini artinya para pelaku usaha membutuhkan lebih banyak dokumen pengiriman barang dan pemeriksaan di tempat bagi sejumlah eksportir. Kondisi ini bisa berdampak melambatnya suplai sejumlah barang.

PM Jepang, Shinzo Abe (kiri), dan Presidek Korea Selatan, Moon Jae-in. Kyodo

Hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan sejak akhir tahun lalu memburuk setelah Pengadilan Tinggi Korea Selatan memerintahkan Jepang membayar uang kompensasi kepada beberapa tenaga kerja Korea Selatan yang mengalami kerja paksa di perusahaan-perusahaan Jepang saat perang dunia atau ketika Jepang menduduki Korea Selatan pada 1910 – 1945.

Wakil menteri luar negeri Korea Selatan, Cho Se-young, memanggil Duta Besar Nagamine untuk mengajukan keluhan resmi dan menuntut agar keputusan penghapusan Korea Selatan dari daftar putih oleh Jepang, dibatalkan.

“Cho menyoroti langkah-langkah pembatasan atas putusan pengadilan dan tantangan besar yang bisa mengguncang fondasi hubungan kerja sama kedua negara,” tulis Kementerian Perdagangan Korea Selatan.

Duta Besar Nagamine menolak berkomentar terkait komplain resmi yang masukkan oleh Seoul. Namun Kepala Kabinet Jepang Yoshihide Suga menegaskan posisi negaranya sudah sepatutnya. Sebaliknya Jepang menyalahkan Korea Selatan atas tindakan-tindakannya pada isu kerja pakas untuk menodai hubungan.

Menurut Suga hubungan Jepang – Korea Selatan saat ini sedang dalam tahap yang sulit karena adanya tindakan negatif yang berulang kali dan irasional dari Korea Selatan. Suga enggan merinci tindakan negatif apa yang dimaksud.