TEMPO.CO, Beijing – Pemerintah Cina menolak pernyataan negara-negara anggota G7, yang mendukung otonomi dan meminta normalisasi ketenangan di Hong Kong pasca kerusuhan yang terjadi sejak Juni 2019.

Negara G7 menyatakan dalam pernyataan bersama dalam KTT G7 di Biarritz, Hong Kong, bahwa Hong Kong memiliki otonomi. Ini diatur dalam kesepakatan antara Inggris dan Cina pada 1984.

Namun, Beijing bereaksi keras terhadap pernyataan ini dengan menyebutnya memiliki niat jahat atau harbouring evil intentions.

“Kami mengekspresikan kekecewaan mendalam dan penolakan keras terhadap pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin dalam KTT G7 soal isu Hong Kong,” kata Geng Shuang, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina seperti dilansir Reuters dan dikutip Channel News Asia pada Selasa, 27 Agustus 2019.

Negara G7 mengeluarkan pernyataan tegas itu lewat pernyataan bersama pada hari terakhir pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung selama tiga hari sejak Sabtu, 24 Agustus 2019.

Ini adalah Prancis, sebagai tuan rumah, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Italia dan Jepang.

Seperti dilansir Aljazeera, unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong berlangsung sejak awal tahun dan meningkat sejak Juni 2019 saat warga menolak proses amandemen legislasi ekstradisi.

Legislasi itu memungkinkan otoritas Hong Kong mengekstradisi tersangka kriminal ke Cina untuk diadili. Warga juga mendesak Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, untuk mundur dari jabatan karena dinilai memerintahkan polisi bersikap keras kepada para demonstran.

Reaksi pendemo yang terkena gas air mata saat polisi membubarkan demonstrasi pengunjuk rasa anti-RUU ekstradisi di Sham Shui Po, di Hong Kong, Cina, Rabu, 14 Agustus 2019. Pembubaran ini dilakukan setelah pendemo menyorotkan sinar laser ke kantor polisi. REUTERS/Tyrone Siu

Carrie Lam juga dituding sebagai perpanjangan tangan Beijing karena ditunjuk oleh Cina. Warga mendesak Hong Kong, yang memiliki otonomi, untuk bisa menerapkan demokrasi secara penuh dengan memilih sendiri pemimpinnya.

Geng melanjutkan,”Kita telah menekankan berulang kali bahwa urusan Hong Kong merupakan sepenuhnya urusan internal Cina dan tidak ada pemerintahan asing, organisasi atau individu punya hak untuk mengintervensi.”