TEMPO.CO, Hong Kong – Pengunjuk rasa di Bandara Internasional Hong Kong bentrok dengan polisi pada Selasa malam, 13 Agustus 2019.

Ini terjadi setelah pengunjuk rasa memblokir jalan masuk ke Terminal 1 bandara untuk keberangkatan. Ini mengakibatkan sejumlah penerbangan batal pada hari kedua setelah sehari sebelumnya sejumlah penerbangan juga dibatalkan.

“Bentrok fisik terjadi pada malam hari antara polisi dan demonstran setelah satu orang yang terluka dibawa keluar dari terminal utama oleh petugas paramedis,” begitu dilansir Channel News Asia pada Selasa, 13 Agustus 2019.

Polisi mengatakan lewat cuitan di Twitter pada pukul sebelas malam bahwa seorang pengunjung bandara diserang sejumlah demonstran.

“Seorang pengunjung bandara saat ini diserang dan dikepung oleh sekelompok massa demonstran di Bandara Internasional Hong Kong,” kata polisi.

Namun, masih menurut polisi, demonstran tidak mengizinkan petugas paramedis merawat pengunjung ini meskipun orang itu membutuhkan bantuan medis.

“Atas permintaan bantuan dari otoritas bandara, polisi tiba dan meminta demonstran menghentikan gangguan sehingga pengunjung bisa dirawat secepat mungkin,” kata polisi lewat akun @hkpoliceforce dalam bahasa Mandarin.

Menurut Channel News Asia, demonstran mengepung seorang lelaki karena menduga lelaki itu sebagai petugas polisi yang sedang menyamar. Insiden kedua terjadi saat pengunjuk rasa mengikat seorang pengunjung di bandara yang ternnyata adalah jurnalis Fu Guohao dari Global Times. Ini dikonfirmasi oleh Hu Xijin, yang menjadi redaktur di media itu.

Ratusan penerbangan telah dibatalkan akibat aksi unjuk rasa yang terjadi sejak lima hari kemarin. Sejumlah penerbangan pada Selasa malam dibatalkan.

Reuters melansir tuntutan yang muncul dari unjuk rasa di Hong Kong melebar. Awalnya, pengunjuk rasa menolak pengesahan amandemen legislasi ekstradisi. Setelah pemerintah Hong Kong membatalkan rencana amandemen ini, warga menuntut Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mundur karena dianggap pro-Beijing dan tidak mengayomi warga. Sekarang mulai muncul tuntutan agar demokrasi ditegakkan secara utuh di Hong Kong agar bebas dari intervensi pemerintah pusat Cina.