TEMPO.CO, Hong Kong – Pejabat perwakilan pemerintah Cina di Hong Kong mengakui jika wilayah semiotonom ini menghadapi krisis terburuk sejak dikembalikan Inggris pada 1997.

“Krisis di Hong Kong telah berlangsung selama 60 hari. Dan bertambah buruk,” kata Zhang Xiaoming, kepala Urusan Kantor Hong Kong dan Makau Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu, 7 Agustus 2019.

Unjuk rasa di Hong Kong, yang terjadi sejak awal tahun ini, awalnya memprotes amandemen legislasi ekstradisi, yang akhirnya dibatalkan.

Namun, unjuk rasa ini kemudian berkembang menjadi ekspresi ketidakpuasan terhadap Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dituding pro-Beijing.

Warga mendesak Carrie Lam mundur dari jabatannya. Warga juga mendesak sistem demokrasi ditegakkan untuk menjamin kebebasan publik dalam menyuarakan ekspresinya.

Warga juga menyerang pemerintah pusat Cina, yang dianggap terlalu campur tangan dalam pengelolaan Hong Kong, yang memiliki status semi-otonom.

Sejak dikembalikan Inggris ke Cina, seperti dilansir Reuters, Hong Kong menganut satu negara dua sistem. Ini artinya Hong Kong diatur menggunakan sistem demokrasi dan Cina dengan sistem komunis.

“Tindakan kekerasan terus meningkat dan dampaknya menyebar ke masyarakat. Bisa dikatakan, Hong Kong menghadapi situasi paling buruk sejak dikembalikan,” kata Zhang.

Zhang merupakan pejabat perwakilan pemerintah Cina yang paling senior di Hong Kong. Dia menggelar pertemuan dengan sejumlah delegasi seperti delegasi Hong Kong untuk parlemen Cina, Kongres Rakyat Nasional, dan lembaga konsultatif utama Cina yaitu CPPCC. Mereka membicarakan soal krisis politik yang sedang berkembang di Hong Kong. Tidak ada perwakilan oposisi yang diundang.

Zhang tidak menyebut soal kemungkinan pengerahan pasukan militer Cina PLA untuk meredam unjuk rasa yang semakin meluas ini. Namun, militer Cina, yang memiliki markas di Hong Kong, telah menerbitkan sebuah video pandua cara menangani unjuk rasa rusuh pada pekan lalu.