TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar untuk PBB dari 37 negara menulis surat membela perlakuan Cina atas etnis Muslim Uighur di Xinjiang, sebagai respons atas surat yang ditulis negara Barat.

Sebelumnya 22 delegasi dari Uni Eropa, termasuk Australia, Selandia Baru, Jepang dan Kanada, meneken surat yang memprotes kamp penahanan Cina di Xinjiang, di mana satu juta orang mayoritas Uighur dilaporkan telah ditahan.

Baca juga: 22 Negara Minta Cina Hentikan Penahanan Uighur di Xinjiang

Pada Jumat sekelompok negara, termasuk Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair, Korea Utara dan lainnya menulis surat pembelaan terhadap Cina, menurut laporan Channel News Asia, 13 Juli 2019.

"Kami memuji prestasi luar biasa Cina di bidang hak asasi manusia," kata surat itu, yang juga ditandatangani oleh Myanmar, Filipina, Zimbabwe, dan lainnya.

"Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang," katanya.

Baca juga: Muslim Uighur Rayakan Idul Fitri dengan Pengawasan Ketat

Kelompok-kelompok hak asasi dan mantan narapidana menggambarkan tempat-tempat interniran di Xinjiang sebagai "kamp konsentrasi" di mana sebagian besar warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya secara paksa didoktrin agar berasimilasi dengan mayoritas etnis Han di Cina.

Mengomentari pembelaan Cina, surat hari Jumat itu menyebut kamp sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.

"Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang," tulis surat.

Kelompok duta besar meminta surat itu dicatat sebagai dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia, yang mengakhiri sesi ke-41 di Jenewa pada hari Jumat. Para diplomat Barat telah mengajukan permintaan yang sama.

Pagar dibangun di sekitar pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Dabancheng di Xinjiang di wilayah barat jauh Cina.[REUTERS]

Pada Kamis, Cina menolak surat kelompok 22 negara dan menyebutnya sebagai fitnah.

Baca juga: Uighur Disoal, Cina Kritik Balik Catatan HAM Amerika

Surat terbuka semacam ini jarang ada di badan hak asasi utama PBB, di mana negara-negara biasanya mencoba menuntaskan resolusi formal selama negosiasi tertutup.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp, Beijing akhirnya mengakui ada kamp namun menyebutnya sebagai pusat pendidikan kejuruan di Xinjiang.

Sejak Oktober lalu, pemerintah setempat juga telah mengadakan tur kamp untuk diplomat dan media.

Baca juga: Mohammed bin Salman Bela Cina Soal Penahanan Uighur

Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet telah meminta misi pencarian fakta ke Xinjiang.

Cina mengatakan dia disambut baik untuk berkunjung ke melihat langsung kondisi kamp Uighur, tetapi kantor hak asasi manusia menekankan bahwa kunjungan ke kamp Xinjiang hanya mungkin dilakukan pada kondisi tertentu termasuk akses tanpa batas ke situs-situs utama.