![Pagar dibangun di sekitar pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Dabancheng di Xinjiang di wilayah barat jauh Cina.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/18/id_804977/804977_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - 22 negara telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak Cina untuk menghentikan penahanan massal etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Dalam sebuah surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, negara-negara tersebut mengatakan kepada Cina untuk menegakkan hukumnya sendiri dan kewajiban internasional, dan menghentikan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya, dan mengizinkan kebebasan beragama. Surat itu disampaikan Senin dan dirilis ke publik pada hari Rabu, menurut laporan New York Times, 11 Juli 2019.
Inggris, Prancis, dan Jerman termasuk di antara 18 negara Eropa yang, bergabung dengan Jepang, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, yang mengecam penahanan sewenang-wenang Cina dan meminta Bachelet agar Dewan Hak Asasi Manusia terus memperbarui perkembangan secara teratur.
Baca juga: Muslim Uighur Rayakan Idul Fitri dengan Pengawasan Ketat
Para pakar Cina, yang menganalisa pada dokumen resmi Cina, citra satelit dan kesaksian keluarga yang kerabatnya telah ditahan, menyebut Cina telah menahan satu juta orang atau lebih di pusat-pusat pendidikan ulang dan telah menerapkan pengawasan ketat.
Cina membantah tindakan seperti itu ketika komite HAM PBB mempertanyakan kebijakan itu tahun lalu, tetapi kemudian mengatakan pihaknya memberikan pelatihan kejuruan untuk mengisolasi penduduk Xinjiang dari eksremisme global, klaim Cina.
Baca juga: Uighur Disoal, Cina Kritik Balik Catatan HAM Amerika
Untuk menghadapi kritik internasional, bulan lalu Cina membawa wakil gubernur Xinjiang, seorang etnis Uighur, ke dewan, di mana ia menegaskan bahwa pelatihan semacam itu mengangkat orang-orang Xinjiang dari kemiskinan. Wakil gubernur, Aierken Tuniyazi, juga menolak tuduhan bahwa peserta pelatihan berada di kamp tahanan.
"Martabat pribadi dan kebebasan peserta pelatihan sepenuhnya dilindungi," katanya, menggambarkan para siswa yang tinggal di asrama ber-AC dan membagi waktu mereka antara mempelajari keterampilan yang berharga dan berpartisipasi dalam tarian etnis, menyanyi atau olahraga.
Penghuni pusat pelatihan pendidikan vokasi kota Hotan menari saat kunjungan wartawan dan pejabat di Hotan, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, Sabtu, 5 Januari 2019. Kunjungan ini diorganisir oleh pemerintah Cina pasca kabar tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. REUTERS/Ben Blanchard
Cina telah menggunakan kekuatan ekonomi dan kekuatan diplomatiknya untuk mendukung narasi ini dan beberapa berhasil. Negara-negara Muslim tetap diam dan bahkan memuji perlakuan Cina terhadap Muslimnya. Kamerun, salah satu negara penerima manfaat pengeluaran infrastruktur Cina, mencurahkan pernyataan di dewan pekan lalu untuk memuji pencapaian besar Cina di Xinjiang.
Dan bulan lalu Vladimir Voronkov, diplomat Rusia yang mengepalai Kantor Anti-Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengunjungi Xinjiang dan pada akhir pernyataan misinya tidak merujuk pada masalah hak asasi manusia di sana, suatu kelalaian yang dilihat oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai hadiah propaganda kepada pemerintah Cina.
Baca juga: Mohammed bin Salman Bela Cina Soal Penahanan Uighur
Amerika Serikat sebelumnya telah memimpin kritik terhadap perlakuan Cina terhadap Uighur dan memimpin pernyataan bersama yang mengutuk perlakuan Cina terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia di Dewan Hak Asasi Manusia pada 2016. Namun Amerika Serikat menarik diri dari dewan setahun lalu dan tidak menandatangani surat.
Para diplomat mengatakan ada sedikit prospek negara lain akan mengecam Cina, karena Cina sering mengancam terhadap negara-negara yang mengkritiknya, terutama di forum-forum terkemuka.
Namun surat bersama tidak memiliki koordinator atau sponsor yang jelas, menyulitkan Cina untuk memilih penandatangan tertentu untuk balasan. Para diplomat mengatakan surat itu memberikan cara yang kurang berisiko tetapi tetap efektif bagi negara-negara untuk menyatakan kemarahan atas tindakan Cina di Xinjiang.
Tidak ada komentar langsung dari China tentang surat itu, tetapi para diplomat mengatakan utusan Cina di Jenewa sedang mempersiapkan surat balasan.
"Pernyataan bersama menunjukkan bahwa Beijing salah berpikir bahwa ia dapat lolos dari pengawasan internasional atas pelanggarannya di Xinjiang, dan tekanan hanya akan meningkat sampai pelanggaran yang mengerikan ini berakhir," kata John Fisher, direktur Human Rights Watch di Jenewa.
Baca juga: Turki Minta Cina Tutup Kamp Konsentrasi Uighur
"Pemerintah semakin menyadari penderitaan jutaan orang di Xinjiang, dengan keluarga-keluarga tercabik-cabik dan hidup dalam ketakutan, dan sebuah negara Cina yang percaya dapat melakukan pelanggaran massal tanpa perlawanan," katanya.
Surat itu juga meminta Cina untuk mengizinkan akses ke Xinjiang untuk Bachelet dan pengamat internasional independen lainnya. Para diplomat Cina di Jenewa telah menyatakan keinginannya agar komisioner tinggi mengunjungi kamp Uighur di Xinjiang, tetapi dalam diskusi mereka dengan kantor Bachelet belum menyetujui persyaratan.
