Intelijen UEA Diduga Bayar Pengusaha untuk Mata-matai AS
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Rabu, 12 Juni 2019 05:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga intelijen Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan membayar pengusaha untuk memata-matai pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakannya di Timur Tengah.
Pengusaha UEA bernama Rashid al Malik disebut menerima puluhan ribu dolar AS per bulan untuk memperoleh informasi intelijen pemerintahan Donald Trump di Timur Tengah pada 2017, menurut sumber dalam laporan The Intercept pada Senin, seperti dikutip dari Al Jazeera, 11 Juni 2019.
Baca juga: Pengaruh Pangeran Uni Emirat Arab Lampaui MBS di Timur Tengah
Malik melapor kembali ke badan intelijen UEA, National Intelligence Service (NIS), terkait sejumlah topik yang menarik bagi pemerintahan UEA, termasuk upaya AS untuk mediasi krisis diplomatik Qatar, hingga pertemuan antara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dengan pejabat AS.
"Malik ditugaskan untuk melapor ke intelijen Uni Emirat Arab untuk menangani topik yang berdampak ke UEA, seperti sikap pemerintahan Trump terhadap Ikhwanul Muslim,," ungkap The Intercept.
Direktur NIS Ali al Shamsi adaah pejabat pemerintah yang mengawasi langsung misi Malik.
Al Shamsi sendiri bukan sekadar agen intelijen. Dia juga penyampai pesan rahasia untuk Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed (MBZ) dan saudaranya Pangeran Tahnoun bin Zayed, yang juga menjadi penasihat keamanan nasional UEA.
"Shamsi dan pemerintah UEA jelas berpikir bahwa mereka bisa mempengaruhi Trump dengan berbisnis dengannya," kata salah satu sumber yang akrab dengan operasi intelijen UEA.
Baca juga: Pangeran Uni Emirat Arab Membelot ke Qatar
Bagaimanapun laporan The Intercept disangkal oleh pengacara Malik, yang menyebut kliennya bukanlah bagian dari operasi intelijen.
"Dia (Malik) tidak pernah ditugaskan untuk menyampaikan informasi tentang lingkaran dalam pemerintahan Trump," kata kuasa hukum Bill Coffield.
Menurut undang-undang AS, setiap pihak di luar pejabat konsuler atau diplomatik dilarang beroperasi di wilayah AS mewakili pemerintahan asing, tanpa memberitahu Departemen Kehakiman AS.
Sejauh ini Gedung Putih, CIA, Departemen Kehakiman dan Kedubes UEA di AS menolak menanggapi laporan ini.
