TEMPO.CO, Jakarta - Kandidat perdana menteri Inggris dan politisi pro Brexit, Boris Johnson, berjanji akan memangkas pajak untuk orang kaya jika terpilih menjadi perdana menteri.

Boris Johnson adalah salah satu calon kuat pengganti Theresa May, yang mundur karena gagal memenangkan suara parlemen atas rencana Brexit-nya.

Pencalonan perdana menteri secara resmi dibuka pada Senin, dan setiap calon dari 11 kandidat, membutuhkan sedikitnya delapan pendukung dari partai konservatif di parlemen, menurut laporan Reuters, 10 Juni 2019.

Saat kampanye diluncurkan pada hari Senin, beberapa menyampaikan janji mereka.
Sementara semua kandidat tertarik untuk membuat agenda Brexit.

Baca juga: Boris Johnson Digugat karena Berbohong Selama Kampanye Brexit

Hampir semua berjanji bahwa mereka dapat menyelesaikan krisis Brexit hanya dalam tiga bulan, ketika perdana menteri baru akan dipilih pada akhir Juli dan batas waktu Brexit pada 31 Oktober.

Business Insider melaporkan, Boris Johnson akan memberi orang-orang yang berpenghasilan tinggi potongan pajak, yang dikenakan pemerintah Inggris hampir 10 miliar poundsterling (Rp 180 triliun) setahun, jika dia menjadi perdana menteri.

Johnson menulis di Telegraph bahwa ia akan menaikkan tarif pajak yang lebih tinggi dari 50.000 poundsterling (Rp 902 miliar) untuk membantu menutup jumlah besar kehilangan anggaran dalam tarif yang lebih tinggi dengan hambatan fiskal.

Baca juga: Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Kandidat Kuat Pengganti May

The Telegraph, yang membayar Johnson 275.000 poundsterling (Rp 5 miliar) per tahun untuk kolom mingguannya, melaporkan bahwa Johnson akan menaikkan batas suku bunga yang lebih tinggi menjadi 80.000 poundsterling (Rp 1,4 miliar), yang membuat pemerintah mengeluarkan biaya sekitar 9,6 miliar poundsterling (Rp 173 triliun) setahun.

Johnson juga akan menurunkan tarif pajak korporasi Inggris, meskipun Inggris sudah memegang beberapa tingkat pajak bisnis terendah di dunia.

Boris Johnson mengklaim pemotongan pajak dapat dibayar dengan mengurangi pengeluaran untuk persiapan No Deal Brexit.