TEMPO.CO, Jakarta - Situs online misterius yang dikenal dengan nama Melawan Arus mengungkap tentang kenaikan gaji perdana menteri dan menteri Palestina yang dirahasiakan.

Situs Melawan Arus membocorkan dokumen kenaikan gaji pejabat pemerintahan Palestina hingga membangkitkan amarah warga Palestina. Dua pejabat senior Palestina menyebut kenaikan gaji menteri dan perdana menteri telah mengesampingkan undang-undang yang menetapkan tentang gaji menteri.

Baca juga: Qatar Bantu Bayar Gaji 30 Ribu PNS Gaza yang Hidup Miskin

Mengutip laporan Al Jazeera, 7 Juni 2019, dokumen yang dibocorkan kelompok misterius itu menunjukkan persetujuan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada tahun 2017 untuk menaikkan gaji bulanan menteri sebesar 67 persen, dari US$ 3 ribu per bulan menjadi US$ 5 ribu per bulan. Adapun gaji perdana menteri naik dari US$ 4 ribu menjadi US$ 6 ribu per bulan.

Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian di Timur Tengah Nickolay Mladenov pada hari Kamis lalu mengatakan, Perdana Menteri Palestina yang baru, Mohammad Shtayye telah menyatakan persetujuannya membatalkan kenaikan gaji perdana menteri dan para menteri.

Baca juga: 3 Alasan Warga Palestina Minta Abbas Mundur

"Saat #rakyat Palestina berjuang dengan sulitnya perekonomian, saat gaji dipangkas di #Gaza, keputusan seperti itu tidak masuk akal dan membuat rakyat marah," tweet Mladenov.

"Saya bicara ke @DrShtayyeh yang bersedia mengakhiri praktek ini secepatnya dan menyelidiki."

Sebelum dokumen ini menyebar di publik, perdana menteri mengatakan pemerintah otoritas Palestina terpaksa meminjam uang dari beberapa bank dalam dua bulan terakhir. Abbas juga telah menyerukan adanya jaring penyelamat finansial saat KTT Arab dan Islam di Mekkah, Arab Saudi.

Baca juga: Tak Digaji, Petugas Kebersihan Rumah Sakit di Palestina Mogok

Bocornya dokumen kenaikan gaji perdana menteri dan menteri Palestina, ditanggapi dengan marah oleh sejumlah rakyat Palestina.

"Semua menteri ini, apa yang telah mereka lakukan untuk melayani rakyat? Mereka hanya peran terhormat saja," tulis Subhi al-Hamdani.

Palestina mengalami kesulitan keuangan yang parah setelah terjadi sengketa dengan Israel tentang pembagian dari pajak. Amerika Serikat juga telah memangkas ratusan juta dollar bantuan untuk Palestina.