TEMPO.CO, Jakarta - Satu set perhiasan berlian senilai US$ 1,7 juta atau setara dengan Rp 24 miliar milik Low Taek Jho atau Jho Low, buronan yang menjadi terdakwa skandal dana 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat.

Mengutip Reuters, 2 Mei 2019, Jho Low telah didakwa di pengadilan Malaysia dan Amerika Serikat atas perannya dalam dugaan pencurian dana negara di 1MDB sekitar USD 4,5 miliar atau Rp 64,1 triliun.

Baca: Jho Low Diduga Kucurkan Belasan Miliar Demi Bersihkan Nam

Tahun 2017 Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan tuntutan hukum secara perdata atas beberapa aset yang dibeli dengan dana curian 1MDB, termasuk sepasang anting-anting berlian dan sepasang cincin.

Jaksa penuntut dari Amerika Serikat mengatakan berlian tersebut akan diserahkan ke Negeri Paman Sam sebagai bagian dari kesepakatan dengan kustodian pemegang perhiasan.

"Pemindahan itu tidak akan ditafsirkan sebagai pengakuan atas kesalahan atau pertanggungjawaban pihak kustodian saat ini atau pihak lain", kata jaksa penuntut dalam pengajuan di pengadilan California.

Baca: Pemerintah Malaysia Akan Terima Uang Hasil Korupsi 1MDB

Jaksa tidak mengatakan siapa pemilik perhiasan, tetapi pengaju sebelumnya mengungkapkan berlian itu diyakini berada di Thailand di mana ibu Jho Low, Goh Gaik Ewe, tinggal.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh Jho Low membeli berlian sebagai hadiah untuk ibunya dengan menggunakan dana yang dialihkan dari hasil obligasi yang diperoleh 1MDB pada tahun 2012.

Juru bicara Jho Low, Benjamin Haslem mengatakan dalam sebuah pernyataan, kliennya senang mengetahui Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan semua pihak terkait bekerja untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Baca: Malaysia Jual Murah Kapal Pesiar Mewah Equanimity, Berminat?

"Kami menantikan penyelesaian dari masalah ini," ujarnya.

Pihak berwenang di enam negara sedang menyelidiki dugaan pencucian uang dan korupsi terkait dengan skandal 1MDB, yang didirikan pada 2009 oleh perdana menteri Malaysia Najib Razak.

REUTERS | EKO WAHYUDI