TEMPO.CO, Washington – Pejabat top Partai Demokrat di Amerika Serikat membuka kemungkinan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Baca:

Kepastian soal ini baru akan diketahui setelah mereka merampungkan investigasi mengenai apakah Trump telah menghalang-halangi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penasehat khusus Robert Mueller.

Mueller ditunjuk oleh kantor Jaksa Agung AS pada pertengahan 2017 untuk mengusut dugaan terjadinya kolusi antara tim kampanye Trump pada pilpres 2016 dengan sejumlah orang Rusia untuk memenangkan kontestasi politik itu.

Ketua Komite Hukum DPR AS, Jerrold Nadler, mengatakan Demokrat bakal melanjutkan investigasi mengenai Trump di Kongres. “Ini untuk melihat ke arah mana fakta-fakta membawa kami,” kata Nadler seperti dilansir Reuters pada Ahad, 21 April 2019.

Baca:

Nadler melanjutkan,”Tindakan menghalang-halangai upaya penegakan hukum, jika terbukti, bisa dimakzulkan.” Nadler mengatakan ini dalam wawancara dengan NBC’s “Meet the Press”.

Laporan Mueller yang telah disensor dalam investigasi dugaan intervensi Rusia itu menyatakan sejumlah contoh upaya Trump untuk menghalang-halangi investigasi ini.

Namun, laporan setebal 448 halaman dan disusun sebagai hasil investigasi 22 bulan itu tidak sampai menyatakan Trump telah melakukan pelanggaran hukum. Pada saat yang sama, laporan itu juga tidak menyatakan Trump tidak melanggar hukum.

Baca:

Alasannya, Mueller menyatakan dalam laporannya bahwa Kongres memiliki kekuasaan untuk menyelidiki apakah Trump telah melanggar hukum atau tidak. Politisi Partai Demokrat bakal membahas ini dalam diskusi yang akan digelar beberapa pekan lagi.

“Itu akan menjadi putusan yang memiliki konsekuensi. Sehingga saya akan menyimpan penilaian hingga saatnya kami telah rampung membahasnya,” kata Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen DPR, dalam acara Fox News Sunday yang dikutip Reuters.

Nadler telah mengirimkan surat panggilan paksa kepada kementerian Kehakiman agar menyerahkan laporan Mueller yang penuh dan tidak disensor paling lambat 1 Mei 2019. Menanggapi ini, kementerian Kehakiman menilai permintaan itu sebagai prematur dan tidak perlu.

Baca:

Nadler mengatakan Komite bakal memanggil Mueller dan Jaksa Agung, William Bar, yang bakal bersaksi pada awal Mei 2019. Komite juga bakal memanggil bekas penasehat Gedung Putih Donald McGahn.

Soal ini, para politikus Partai Republik menyatakan dukungan kepada Trump terkait investigasi oleh Partai Demokrat di DPR AS.

Trump sendiri telah menyerukan agar ada investigasi mengenai bagaimana awal mulanya biro penyelidik federal FBI memulai investigasi terhadap dirinya. Trump menyalahkan ini kepada politisi Demokrat.

“Bagaimana Anda bisa memakzulkan Presiden dari Partai Republik atas kejahatan yang dilakukan oleh Demokrat,” kata Trump lewat cuitan di Twitter. Media News melansir Trump melanjutkan serangannya terhadap politisi Partai Demokrat pada peringatan Hari Paskah pada Ahad akhir pekan lalu.

“Para pembenci Trump dan orang Demokrat yang marah, yang menyusun laporan Mueller, merasa sangat kecewa karena temuan tidak adanya kolusi,” kata Trump. “Itu tidak lain adalah serangan politik saja, yang seharusnya tidak diizinkan untuk terjadi sejak awal,” kata dia.

Pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, mengatakan tim penasehat hukum siap membela kliennya ini terkait investigasi oleh Demokrat di DPR. “Kami akan melakukannya jika diperlukan,” kata dia.