TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan menjadikan sidang rutin tahunan Dewan HAM PBB sebagai salah satu sarana mengkampanyekan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 - 2022. Sidang rencananya akan diselenggarakan pada 25-28 Februari 2019 di Jenewa, Swiss.

Menurut Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia melakukan kampanye untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB terakhir kali pada awal Januari 2019 dan kampanye kali ini diharapkan Indonesia bisa mendapatkan dukungan yang solid dari negara-negara sahabat, negara kawasan dan tetangga seperti Australia.

Untuk wilayah Asia Pasifik, Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Kepulauan Marshal, Iran, Korea Selatan dengan total 4 kursi yang diperebutkan. Habib mengatakan pihaknya optimis Indonesia bisa terpilih duduk di Dewan HAM PBB karena modalitas Indonesia untuk menang cukup baik.

Baca: Bedah Visi Misi Jokowi, Komnas HAM Soroti 4 Kasus Ini

Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Indonesia telah menjadi tolak ukur sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara dalam penegakan nilai-nilai HAM. Hal ini akan dimanfaatkan saat melakukan pertemuan dengan mitra Indonesia dalam membicarakan hal yang menjadi kepentingan dua negara.

"Indonesia adalah negara yang sangat fokus pada perkembangan demokrasi. Kompetitor juga memiliki mesin sendiri untuk menggalang dukungan. Kalau soal siapa pesaing terberat kita, mungkin mulai kelihatan Agustus nanti, sekarang ini belum kelihatan," kata Habib, Kamis, 21 Februari 2019.

Baca: Catatan Komnas HAM untuk Visi-Misi Jokowi dan Prabowo Bidang HAM

Habib menjelaskan, untuk memenangkan kursi di Dewan HAM PBB, Indonesia juga meminta dukungan dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI yang beranggotakan sekitar 50 negara. Permintaan dukungan juga dilayangkan ke negara-negara ASEAN dan Uni Eropa yang memiliki pandangan positif soal peran Indonesia dalam penegakan HAM.

"Kita masih punya waktu sekitar enam bulan untuk menggalang dukungan, termasuk meminta dukungan dari Australia," kata Habib.

Upaya menggalang dukungan untuk memenangkan kursi Dewan HAM PBB, juga secara pararel dilakukan oleh seluruh perwakilan Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di seluruh dunia.