Belgia Masih Keberatan Terima Kembali Warganya yang Terlibat ISIS
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Senin, 31 Desember 2018 13:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Belgia akan mengajukan banding atas putusan seorang hakim yang memaksa akan merepatriasi dua perempuan warga negara Belgia yang dituduh terlibat dalam aktivitas kelompok radikal Islamic State atau ISIS.
Dikutip dari reuters.com, Senin, 31 Desember 2018, dua perempuan warga negara Belgia itu bernama Tatiana Wielandt, 26 tahun dan Bouchra Abouallal, 25 tahun. Keduanya total memiliki enam orang anak dari suami yang merupakan militan ISIS.
Baca : Model dari Malaysia Jadi Anggota ISIS
Pengadilan dalam putusannya telah meminta Belgia untuk membawa pulang Wielandt dan Abouallal. Namun Menteri Imigrasi Belgia Maggie De Block keberatan dengan putusan itu dengan mengatakan sebuah perbedaan telah dibuat antara Ibu dan anak.
"Anak-anak tidak minta dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Empat dari total enam anak itu adalah warga negara Belgia. Keempat anak itu memiliki kakek-nenek di Belgia, dimana satu anak dilaporkan mengalami sakit kritis. Kami bertanggung jawab untuk melihat apa yang bisa kami lakukan," kata De Block.
Baca: ISIS Bebaskan Wartawan Jepang yang Disandera
Dalam keterangannya, De Block tidak menjelaskan bagaimana nasib sisa dua anak lainnya. Dia hanya mengatakan ibu dari anak-anak itu yakni Wielandt dan Abouallal dihadapkan pada kasus berbeda, dimana keduanya dituntut secara hukum dan Belgia menilai keduanya telah berkontribusi dalam perencanaan serangan teror di Belgia. Dengan begitu, De Block menilai pihaknya harus melakukan evaluasi terhadap kemungkinan risiko dan tidak menerima begitu saja Wielandt dan Abouallal.
Dalam sidang in absensia, Wielandt dan Abouallal didakwa telah menjadi anggota kelompok radikal ISIS sehingga masing-masing dijatuhi hukuman oleh pengadilan Antwerp pada Maret 2018, penjara lima tahun.
Negara-negara Eropa masih tertatih terkait bagaimana menangani para terduga militan ISIS dan keluarganya yang baru kembali dari zona perang, seperti Irak dan Suriah. Prancis memutuskan untuk membawa ulang anak-anak, tetapi mengizinkan ibu anak-anak itu dieksekusi hukum oleh otoritas setempat.
