TEMPO.CO, London - Kepala Lembaga Intelijen Inggris, M16, Alex Younger, mengatakan pemerintah Inggris masih harus mengkaji soal penggunaan jaringan telekomunikasi buatan perusahaan asal Cina untuk koneksi 5G saat ditanya soal keterlibatan perusahaan seperti Huawei.

Baca:

Alex Younger, yang dikenal dengan sebutan ‘C’, mengatakan ini saat ditanya dalam sesi tanya - jawab dengan mahasiswa apakah pemerintah Inggris mengizinkan perusahaan telekomunikasi raksasa Huawei membangun jaringan telekomunikasi di Inggris.

“Kita perlu memutuskan hingga sampai mana kita bakal merasa nyaman dengan kepemilikan Cina atas teknologi ini,” kata Younger saat melakukan tanya – jawab langka dengan mahasiswa di St Andrews University di Skotlandia seperti dilansir CNBC pada pekan lalu, Senin, 4 Desember 2018.

Younger membuat pernyataan ini beberapa hari pasca pengumuman pemerintah Kanada soal penangkapan Direktur Keuangan Global Huawei, Meng Wanzhou, di Vancouver saat pesawat yang ditumpangi eksekutif itu sedang transit pada Sabtu, 1 Desember 2018.

Baca:

Saat ini, pemerintah Inggris dan Kanada juga sedang mempertimbangkan untuk menggunakan atau melarang teknologi 5G buatan Huawei. Beberapa negara Barat seperti Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat telah melarang penggunaan jaringan teknologi telekomunikasi buatan Huawei. Mereka merasa khawatir Huawei bakal memberikan akses data pembicaraan telepon, dan lalu lintas internet di jaringan telekomunikasi kepada pemerintah Cina.

Manajemen Huawei dikabarkan telah membicarakan kerisauan pemerintah Inggris soal keamanan jaringan telekomunikasi yang mereka bangun. Huawei menawarkan perbaikan teknologi dan jaringan penyuplai komponen, yang menghabiskan dana sekitar Rp29 triliun, agar bisa memenangkan kontrak di Inggris.

Secara terpisah, Senator Marco Rubio dari Partai Demokrat AS mengatakan Huawei berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya karena perusahaan ini berasal Cina.

Baca:

Dia mencontohkan soal akses pemerintah dan intelijen AS terhadap ponsel buatan perusahaan teknologi Apple. Manajemen bisa menolak memberikan akses dan ini dilindungi undang-undang. Namun, ini tidak berlaku bagi perusahaan Cina saat pemerintahnya meminta akses data.

“Kita harus mengerti perusahaan Cina tidak seperti perusahaan Amerika. Kita bahkan tidak bisa membuat Apple membuka kata kunci di iPhone terkait investigasi teroris,” kata dia.

Menurut Rubio, saat pemerintah Cina meminta perusahaan telekomunikasi asal negara itu untuk menyerahkan semua data yang telah dikumpulkan di negara tempat perusahaan itu beroperasi, manajemen akan langsung melakukannya.

Baca:

“Tidak diperlukan surat perintah. Tidak ada hal seperti itu. Mereka akan langsung melakukannya. Mereka harus. Ini harus kita pahami,” kata Rubio, yang juga mengkritik perusahaan telekomunikasi asal Cina, ZTE, yang mengaku bersalah pada 2017 karena telah melanggar undang-undang di AS terkait penjualan produk teknologi buatan AS ke Iran.

Soal ini, manajemen Huawei dan ZTE berulang kali membantah mereka bakal memberi pemerintah Cina akses kepada jaringan telekomunikasi internasional di negara lain.

Salah satu komisaris di Huawei, Eric Xu, mengatakan jika sebuah negara memblokir Huawei dari pembangunan jaringan telekomunikasi 5G di negara itu maka konsumen yang akan dirugikan karena harga layanan telekomunikasi menjadi lebih mahal.