TEMPO Interaktif, Jakarta:Amerika ingin uang hasil minyak disetorkan ke Bank Sentral, dan IMF atau Bank Dunia ikut mengontrol pemakaiannya. Minggu depan Amerika Serikat akan mengajukan proposal pencabutan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengenakan sanksi ekonomi terhadap Irak. Resolusi yang sudah berlaku sejak tahun 1991 diusulkan untu dicabut setelah Amerika berhasil menduduki Irak. Mereka mengusulkan tanggal 3 Juni 2003 sebagai awal dimulainya periode Irak tanpa sanksi PBB. Hari itu juga akan berakhir program minyak untuk pangan (oil for food) dari PBB. Program kemanusiaan itu mulai dijalankan bulan Desember 1994, dengan cara memakai 80 persen hasil minyak Irak untuk membeli makanan bagi rakyat Irak yang kelaparan karena embargo ekonomi dari PBB. Proposal Amerika itu antara lain memuat kewenangan tentara koalisi Amerika dan Inggris untuk memerintah di Irak hingga terbentuknya pemerintahan yang permanen. Bagian lain membahas pengalihan hasil penjualan minyak bumi yang sebelumnya diserahkan kepada PBB, nantinya harus langsung dimasukkan ke dalam kas Bank Sentral Irak. Amerika juga menginginkan lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia ikut mengontrol alokasi hasil minyak itu. Belum ada tanggapan resmi dari PBB tentang usulan itu, namun mereka baru saja memperbarui prosedur penggunaan dana minyak untuk pangan yang mulai berlaku 28 Maret hingga 3 Juni nanti. Saat ini masih ada sekitar US$ 14 milyar hasil program itu dalam escrow account atas nama Sekjen PBB. Sekitar US$ 400 juta diantaranya sudah dibelanjakan barang-barang, dan tambahan US$ 130 juta diharapkan akan cair lainnya pada tanggal 3 Juni nanti. Pendapat yang berbeda datang dari Adolfo Aguilar Zinser, Dutabesar Mexico untuk PBB. Menurutnya, sebagian besar anggota dewan keamanan PBB tidak menginginkan penghentian program oil for food, karena 60 persen rakyat Irak bergantung dari program tersebut. (IGG Maha Adi - TNR)