TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan penangkapan tokoh pengkritik paling vokalnya di Kongres setelah mencabut amnesti senator oposisi atas keterlibatannya dalam pemberontakan militer yang gagal 15 tahun lalu.

Dilaporkan Associated Press, 5 September 2018, senator Antonio Trillanes IV mengutuk langkah Duterte, yang diumumkan Selasa 4 September, karena ilegal dan kejam. Namun Trillanes mengatakan dia tidak akan menghindari penangkapan. Setelah para pemimpin Senat mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan penangkapannya di Senat, Trillanes mengatakan dia akan tetap berada di dalam gedung ketika petugas menunggu di luar untuk menangkapnya.

Baca: Duterte Mau Filipina Hanya Beli Senjata dari Israel, Kenapa?

"Kami hidup pada dasarnya dalam lingkungan darurat militer de facto tahun 70-an," kata Trillanes, mengacu pada undang-undang darurat militer yang diumumkan oleh diktator Ferdinand Marcos pada 1972, yang dianggap sebagai era gelap dalam Sejarah Filipina. Trillanes juga menyebut perintah Duterte "bodoh".

"Ini adalah kasus penganiayaan politik yang jelas. Duterte adalah seorang diktator. Dia tidak menghormati institusi. Itulah mengapa kami seperti ini: warga sipil dibunuh dan kritikus dipenjara," kata Trillanes, dikutip dari Reuters.

Senator oposisi Filipina, Antonio Trillanes IV, memimpin sidang komite di Dinas Sipil Selasa, 4 September 2018 di kota Pasay, di selatan Manila, Filipina. (AP Photo / Bullit Marquez)

Beberapa politikus dan pengikut oposisi mengunjungi Senat untuk menunjukkan dukungan bagi Trillanes, mantan perwira angkatan laut berusia 47 tahun yang ditahan selama bertahun-tahun sebelum menjadi senat karena terlibat dalam tiga pemberontakan militer dari 2003 hingga 2007 untuk memprotes korupsi pemerintah.

Rodrigo Duterte memerintahkan Departemen Kehakiman dan militer untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap senator setelah amnestinya dibatalkan.

Juru bicara militer, Kolonel Edgard Arevalo, mengatakan Trillanes akan dikembalikan ke statusnya sebagai personel militer aktif yang tunduk pada hukum militer dan disiplin militer. Arevalo menambahkan bahwa pengadilan militer dapat dibentuk kembali untuk mengadili Trillanes.

Baca: Di Israel, Asisten Minta Duterte Berhenti Ucapkan Sumpah Serapah

Trillanes menerima amnesti dari pendahulu Duterte, Presiden Benigno Aquino III. Beberapa perwira militer muda yang ditahan karena bergabung dalam upaya kudeta yang gagal dan pemberontakan terhadap pendahulu Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, juga diberikan amnesti, tetapi hanya Trillanes yang telah dibatalkan sejauh ini.

Trillanes mengatakan para pengacaranya akan mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk melawan langkah Duterte, yang sedang melakukan kunjungan ke Israel.

"Mereka menekuk hukum untuk dapat melakukan tujuan politik mereka, yaitu menganiaya oposisi politik," kata Trillanes.

Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.

Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan pada konferensi pers bahwa Duterte menandatangani proklamasi minggu lalu membatalkan amnesti Trillanes pada tahun 2011 karena senator itu gagal memenuhi semua persyaratannya, termasuk pengakuan yang jelas atas keterlibatannya dalam upaya kudeta di masa lalu.

Trillanes tidak dapat meminta kekebalan kongresnya dari penangkapan karena kejahatan yang dituduhkan kepadanya, termasuk pemberontakan yang dapat dihukum penjara seumur hidup.

Baca: Pemberontakan Marawi, Duterte Berterima Kasih pada Israel

Penangkapan Trillanes akan membuatnya menjadi anggota kedua dari senat minoritas yang akan ditahan setelah Leila de Lima, mantan menteri kehakiman yang ditahan selama 18 bulan karena dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba.

Kedua senat tersebut menuduh Duterte atas kejahatan perang berdarahnya terhadap narkoba. Kedua senat tersebut juga memimpin penyelidikan senat terhadap Rodrigo Duterte yang memerintahkan eksekusi di tempat pelaku narkoba oleh polisi, baik ketika presiden dan ketika seorang walikota Davao, yang disangkal oleh Duterte.