TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pekan menjelang dilaksanakannya pemilu, partai-partai politik di Kamboja mulai berkampanye. Dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 Juli 2018, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, kembali mencalonkan diri dan berjanji akan melakukan reformasi.

Dikutip dari situs voacambodia.com pada Selasa, 10 Juli 2018, kampanye mulai dilakukan meski tanpa kehadiran partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP karena telah dilarang oleh Makaham Agung Kamboja pada akhir 2017. Politisi dari partai oposisi juga tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dalam pemilu pemilu parlemen yang telah diselenggarakan pada 29 Juli 2018.

“Kita harus bersatu untuk secara tegas melindungi perdamaian, keamanan, stabilitas, keinginan rakyat dan bersumpah mengakhiri perpecahan politik di negara serta menggunakan pembangunan bagi kemakmuran Kamboja,” kata Perdana Menteri Hun Sen, di hadapan ribuan pendukungnya di Ibukota Phnom Penh, Kamboja, dalam kampanye Partai Rakyat Kamboja, sebuah partai berkuasa di negara itu.

Baca: 30 Tahun Berkuasa di Kamboja, Hun Sen Ingin Lanjut 10 Tahun Lagi

PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters

Baca: Hun Sen ingin Kamboja Punya Satu Partai seperti Cina?

Dalam kampanyenya, Hun Sen mengatakan Kamboja akan menjadi sebuah negara dengan pemasukan tertinggi pada 2050. Dia pun mengumumkan akan melakukan reformasi pada bidang ekonomi, system demokrasi dan penegakan hukum serta kelonggaran pajak bagi para petani kecil. Bukan hanya itu, Hun Sen pun akan memberikan subsidi untuk ibu hamil yang berpendapatan rendah dan meningkatkan upah para pekerja di sektor swasta dan pegawai negeri sipil.

Hun Sen menegaskan, melalui Partai CPP, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan irigasi serta pada saat yang sama memperluas layanan keuangan-micro di daerah-daerah pelosok. Dia pun berjanji, akan menurunkan harga listrik.

Dalam pemilu 2018, pandangan masyarakat Kamboja terbelah, dimana tidak sedikit masyarakat yang bahkan tidak tahu kapan pemilu akan dilakukan dan ada pula kelompok masyarakat yang tidak antusias dengan cara pelaksanaan pemilu di bawah pemerintahan Hun Sen.