Bersih 2.0 Khawatir Berita Bohong Rusak Pemilu Malaysia

Reporter

Tempo.co

Rabu, 18 April 2018 13:50 WIB

Aktivis dari Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih), menempati jalan utama di depan Menara Kembar Petronas selama reli di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 November 2016. AP/Vincent Thian

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Bersih 2.0 khawatir berita bohong dan pesan bohong mengenai pemilu Malaysia 2018 bisa menyebarkan ketakutan dan kebingungan dikalangan pemilih. Pemilu Malaysia akan diselenggarakan pada 9 Mei 2018.

Dikutip dari situs thestar.com.my pada 18 April 2018, Bersih 2.0 atau kepanjangan dari Koalisi Pemilu yang Bebas dan Adil, mengatakan berita-berita bohong yang beredar di media sosial sangat meresahkan. Salah satu berita palsu yang diunggah ke Facebook adalah pemberian tanda centang yang melewati batas kolom bisa membuat suara tidak sah.

Baca: Najib Minta Koalisi Partai Setia jika Kalah Pemilu Malaysia

Sejumlah warga memberikan pilihannya dalam pemilu di tempat pemungutan suara di Permatang Pauh, 350 km utara Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (5/5). REUTERS/Samsul Said

Baca: Langkawi Jagokan Mahathir Mohamad di Pemilu Malaysia 2018

Advertising
Advertising

Berita bohong lainnya adalah tuduhan nomor seri kotak suara bisa digunakan untuk mengidentifikasi para pemilih sehingga harus di coret. Muncul pula berita bohong, yang memberikan nasihat tidak akurat terkait bagaimana melindungi suara para pemilih.

“Untuk memberikan suara, para pemilih hanya perlu menandai pada kertas suara kandidat pilihan Anda dengan tanda X, tidak perlu tanda X ini menutupi seluruh kolom yang mengindikasikan pilihan Anda,” kata Ketua sementara Komite Bersih, Shahrul Aman, mengklarifikasi motode pemberian suara yang sah, Selasa, 17 April 2018.

Dalam keterangannya, Bersih 2.0 menyerukan Komisi Pemilu atau EC agar menjalankan tugas sesuai undang-undang dengan cara segera mengklarifikasi kekhawatiran-kekhawatiran di kalangan para pemilih dan proses pemilihan, mengingat gencarnya pesan-pesan di media sosial yang ditujukan untuk menyebar ketakutan di kalangan para pemilih. Bukan hanya itu, Aman pun ingin EC memberikan lebih banyak informasi kepada para pemilih dan memberikan arahan tata cara pemberian hak suara.

Dalam pemilu 2018, sejauh ini terdapat dua calon pemimpin, yakni Perdana Menteri Najib Razak dan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad.

Berita terkait

Desain Unik Skywalk Terpanjang di Dunia yang Baru Dibuka di Langkawi

17 menit lalu

Desain Unik Skywalk Terpanjang di Dunia yang Baru Dibuka di Langkawi

Langkawi menyuguhkan objek wisata baru berupa skywalk dengan desain untuk

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024: Timnas U-23 Indonesia Jadi Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Melaju ke Semifinal

1 hari lalu

Piala Asia U-23 2024: Timnas U-23 Indonesia Jadi Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Melaju ke Semifinal

Timnas U-23 Indonesia akan berduel melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 pada senin malam WIB, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

1 hari lalu

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

Supriyanto mengatakan puluhan pekerja migran tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

2 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

2 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

2 hari lalu

Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

2 hari lalu

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya