TEMPO Interaktif, Jakarta:Para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Timor Loro Sae yang berlangsung pada waktu jajak pendapat, tahun 1999, tidak akan dibawa ke pengadilan internasional. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan di kantor Departemen Luar Negeri, Sabtu (18/5) pagi. “Saya kira pemerintah Indonesia seharusnya menekankan pengadilan terhadap para tersangkan secara efektif dan bertanggung jawab,” ujar Kofi Annan di teras Gedung Pancasila, seusai melakukan sarapan pagi bersama Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Bambang Yudhoyono, di tempat yang sama. Di atas mimbar yang disediakan, Sekjen PBB menambahkan, dalam pertemuannya dengan Hassan Wirajuda, keduanya membahas mengenai bantuan apa yang dapat diberikan oleh PBB, guna tegaknya keadilan. Dikatakannya, dalam proses pengadilan bagi para pelanggar HAM di Timor Loro Sae, juga membutuhkan kerjasama dari pihak pemerintah negara yang akan baru merdeka tersebut. “Kami membutuhkan dari negara Timor Loro Sae, saksi-saksi dan semua aspek yang menyangkut proses peradilan,” jelas Annan. Namun Annan tidak menyebutkan bantuan apa yang akan diberikan PBB dalam proses peradilan terhadap pelanggaran HAM di Timor Loro Sae. Ditegaskannya, PBB akan menindaklanjuti berbagai macam kesepakatn yang telah dibahas, melalui langkah-langkah yang kongkret dan praktis. Hal senada juga diungkapkan oleh Hassan Wirajuda. Menurutnya, Sekjen PBB menawarkan upaya-upaya untuk membantu proses peradilan HAM dalam bentuk bantuan teknis yang mungkin dapat disediakan oleh PBB. Namun ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut bantuan teknis seperti apa yang akan diterima Indonesia. Ia juga mengakui, pada masa lalu sempat terjadi suatu masa yang ditandai adanya ketegangan antara Indonesia dengan PBB, terkait dengan masalah Timor Loro Sae. “Itu adalah masalah masa lalu,” ujar Kofi Annan. Dalam kesempatan itu, Sekjen PBB juga menyampaikan harapannya agar di masa depan, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Timor Loro Sae dapat menjalin hubungan bilateral yang sangat erat. Kedua negara juga diharapkan ddapat pula menjalin kerjasama secara erat dengan negara-negara tetangga lainnya. Terkait dengan hal itu, Kofi Annan menegaskan bahwa sekarang ini merupakan era kerjasama dan kemitraan internasional. Karena menurutnya, hanya dengan hal itulah, kita semua dapat sama-sama berkembang menjadi negara yang kuat. Selain itu, Sekjen PBB juga menyampaikan bahwa PBB menghormati kesatuan, integritas dan kedaulatan teritorial Indonesia dan mendukung penuh berbagai upaya untuk memperkuat hal itu. Dirinya juga merasa senang dengan kerjasama erta yang selama ini terjalin antara pemerintah Indonesia dan PBB. Dikatakannya, PBB bertekad untuk tetap menjalin kerjasama dalam semua aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan. “Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia atas kerjasama yang diberikan kepada kami,” tandas Kofi Annan. Rencananya, dalam acara sarapan pagi bersama, akan hadir pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla. Namun tanpa alasan yang jelas, ia berhalangan hadir. Acara itu sendiri berlangsung selama kira-kira satu setengah jam lamanya. Menko Polkam sendiri tidak memberikan keterangan, di mana dia keluar melalui pintu samping Gedung Pancasila, tanpa sempat ditanyai wartawan. Setelah memberikan keterangan resmi, Sekjen PBB bersama isterinya, segera meninggalkan Departemen Luar Negeri menuju ke Bandara Halim Perdana Kusumah, untuk seterusnya melanjutkan perjalanannya untuk menghadiri perayaan kemerdekaan Timor Loro Sae. (faisal-tempo news room)