TEMPO.CO, New York -- Pemerintah Cina mengaku khawatir ketegangan di Semenanjung Korea bakal tidak terkendali terkait ketegangan antara Korea Utara dengan negara sekutu, yang baru saja berhasil mengenakan sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Deputi Duta Besar Cina untuk Perserikatan Bangsa-bangsa, Wu Haitao, mengatakan,”Hanya dengan saling bertemu satu sama lain dan lewat dialog dan konsultasi maka penyelesaian secara damai bisa diraih,” kata Wu mengenai konflik di Semenanjung Korea, Jumat, 22 Desember 2017.

DK PBB baru saja menerapkan sanksi baru kepada Korea Utara dengan menyetujui draf resolusi besutan AS. Resolusi ini mengatur pengurangan drastis semua produk olahan minyak bumi hingga 90 persen ke Korea Utara. PBB juga menyepakati maksimal penjualan minyak bumi ke Korea Utara hanya 4 juta barel per tahun.

Baca: Korea Utara Menolak Tawaran Dialog Menlu AS Tillerson

Cina, yang merupakan satu dari lima anggota tetap DK PBB, menyetujui penerapan sanksi baru ini. Cina merupakan sekutu terdekat Korea Utara dan menyuplai mayoritas minyak bumi dan produk olahannya selama ini.

Baca: Lagi, Satu Tentara Korea Utara Menyeberang ke Korea Selatan

Soal penerapan sanksi ini, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan lewat cuitan di akun Twitternya,”PBB baru saja melakukan voting 15—0 mendukung sanksi tambahan kepada Korea Utara. Dunia ingin perdamaian bukan kematian.”

Korea Utara selama ini kerap melontarkan ancaman akan menghancurkan AS, Korea Selatan hingga Jepang dengan kekuatan rudal balistik berdaya ledak nuklir. Negara ini juga beralasan misil nuklir dibutuhkan untuk mencegah invasi AS ke Korea Utara. Ada sekitar 28 ribu tentara AS ditempatkan di Korea Selatan, yang merupakan peninggalan perang pada 1950an.

Juru bicara Korea Utara, pada Jumat, menyebut Presiden AS, Donald Trump, berupaya mengganggu negaranya dan mengubah seluruh kawasan Korea Utara menjadi pos hegemoninya. “Trump mencoba menguasai seluruh dunia,” begitu pernyataan dari juru bicara Korea Utara. Pernyataan ini untuk mengkritik strategi keamanan nasional yang diluncurkan Trump pada awal pekan ini.

Soal dampak dari sanksi baru DK PBB ini, Peter Ward, yang merupakan seorang kolumnis di media NK News, mengatakan ini akan menghancurkan industri Korea Utara dan rumah tangga yang tergantung pada minyak.

Kebijakan pemaksaan repatriasi para pekerja Korea Utara di luar negeri juga akan memaksa negara itu kehilangan sumber penghasilan dolar baik bagi pemerintah dan pasar domestik negara itu.

Selain dilarang membeli atau impor berbagai kebutuhan strategisnya, sanksi DK PBB ini juga melarang Korea Utara untuk mengekspor berbagai produk andalannya seperti produk manakan, mesin, peralatan listrik, hasil bumi dan batu, serta magnesite, kayu dan kapal laut.

REUTERS