TEMPO.CO, Jakarta -Gerakan lintas partai dan Dewan kota Oxford, Inggris sepakat mencabut gelar kehormatan yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi karena dianggap tidak mampu mengatasi masalah Muslim Rohingya di negara tersebut.

Gelar Freedom of Oxford itu diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar pada tahun 1997 untuk menghargai perjuangan panjang demokrasinya oleh Dewan Kota Oxford.

Baca: Kritik Rohingya Meluas, Oxford Turunkan Potret Aung San Suu Kyi

Namun, pada Selasa, 3 Oktober 2017 gerakan lintas partai dengan suara bulat mengatakan gelar itu seudah tidak sesuai lagi baginya.

Pemimpin Dewan Kota Oxford Bob Price mendukung mosi tersebut untuk mencopot gelar kehormatan Suu Kyi dan menegaskan bahwa ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini luar biasa bahwa pemimpin Myanmar tidak dapat berbicara mengenai kekejaman yang dilaporkan di negara tersebut," kata Price, seperti yang dilansir Russia Today pada 3 Oktober 2017.

Baca: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

Dewan kota selanjutnya mengadakan pertemuan khusus untuk memastikan bahwa gelar kehormatan untuk Suu Kyi dihapus pada 27 November mendatang.

Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, memiliki hubungan dekat dengan kota Oxford, setelah tinggal di Park Town bersama keluarganya dan sebelumnya mengenyam pendidikan tinggi di St Hugh's College dari tahun 1964 sampai 1967.

Langkah Dewan Kota itu dilakukan beberapa hari setelah almamaternya, St Hugh's, memindahkan potretnya dari pintu masuk perguruan tinggi utama dan menggantikannya dengan lukisan seniman Jepang.

Baca: Pengunjuk Rasa di Kedubes Myanmar Injak Foto Aung San Suu Kyi

Hampir 500 ribu etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah ditindas oleh militer negara tersebut yang kemudian menjadi bencana kemanusiaan. Namun masyarakat internasional menganggap Suu Kyi tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi krisis tersebut.

Pemerintah Inggris telah berulang kali meminta agar Suu Kyi mengambil sikap yang lebih tegas mengenai kekerasan yang diderita oleh orang-orang Rohingya. Meskipun Rohingya telah tinggal di negara yang mayoritas beragama Budha sejak abad ke-12, mereka tetap tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.
TIMES OF INDIA|SYDNEY MORNING HERALD|RUSSIA TODAY|YON DEMA