TEMPO Interaktif, Seoul:Korea Utara mengecam rencana pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan membahas program nuklirnya. Pyongyang menyatakan sidang yang akan diselenggarakan pada Rabu mendatang sebagai sebuah "jalan ke arah perang". Pyongyang memperingatkan sidang itu akan memaksa pihaknya memobilisasi dan memperkuat pasukannya. "Penanganan Dewan Keamanan PBB atas isu nuklir di Semenanjung Korea justru sebuah jalan ke arah perang," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Resmi KCNA (Korean Central News Agency), Minggu (6/4). Juru bicara itu mengatakan Korea Utara tidak akan mengakui semua resolusi yang dihasilkan pertemuan 9 April. Dia mengecam pembahasan pada sidang DK PBB tentang program nuklir Korea Utara sebagai suatu tindakan yang sangat provokatif. Dia juga menilai pertemuan itu bermaksud untuk menghancurkan semua usaha ke arah dialog dan untuk memperburuk siatuasi di wilayah Semenanjung Korea. "Kami tidak memiliki pilihan lain selain meningkatkan pasukan penangkal untuk berperang," katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Young-Kwan mengatakan Dewan Keamanan PBB akan berusaha membuat suatu pernyataan ketua yang mendesak Korea Utara agar lebih positif dalam mengakhiri krisis. Seoul sendiri, kata Yoon, sedang membujuk Pyongyang agar menerima pembahasan multilateral. Menurut dia, krisis di Semenanjung Korea bisa diselesaikan di luar PBB. "Jika usaha-usaha diplomatik kedua Korea, Amerika dan negara-negara tetangga lainnya terlaksana, saya yakin itu bisa memperlambat pengambilan tindakan PBB terhadap Korea Utara," kata Yoon. Washington yang ingin krisis nuklir Korea Utara diselesaikan lewat forum multilateral. Pyongyang menolak dan menuntut pembahasan bilateral dengan Washington. Pihak Korea Selatan sendiri telah meningkatkan suatu upaya diplomatik untuk mencari penyelesaian krisis tersebut. Invasi militer AS ke Irak menambah ketegangan di Semenanjung Korea. Pihak Korea Utara menuduh Washington memiliki rencana untuk menyerangnya setelah krisis Irak selesai. Washington sendiri telah menyatakan akan menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara secara damai dan sampai saat ini belum memutuskan pilihan untuk melakukan aksi militer ke negara komunis itu. "Perang Irak menunjukkan memberikan izin untuk perlucutan senjata melalui tim inspeksi tidak membantu untuk menghindari perang, namun justru malah menimbulkan perang. Ini menunjukkan suatu perjanjian non-agresi dengan AS tidak menolong untuk menghindari terjadinya perang," kata juru bicara pemerintah Korea Utara. Korea Utara bersedia merundingkan program nuklirnya jika Washington mau membuat perjanjian non-agresi dengan Pyongyang. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 12 Februari lalu melimpahkan krisis Korea Utara ke Dewan Keamanan PBB. Pyongyang mengancam jika Dewan Keamanan PBB memutuskan penjatuhan sanksi, itu akan dianggap sebagai deklarasi perang. (afp/bbc/faisal tempo news room)