TEMPO.CO, Naypyidaw -Pemerintah Myanmar berjanji untuk berkontribusi untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami imigran Rohingya dan Bangladesh pekan ini.

Masalah perpindahan orang yang tidak teratur atau irregular movement of persons tersebut diangkat Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam lawatan kehormatan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Wunna Maung Lwin di Naypyidaw, Kamis, 21 Mei 2015.

Dalam pertemuan tersebut diperoleh beberapa hasil penting antara lain pemerintah Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam rangka pencegahan terjadinya irregular movement of migrants dari wilayah Myanmar.

Pemerintah Myanmar siap untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan dalam pemberantasan perdagangan manusia atau human trafficking.

Selain itu, Pemerintah Myanmar segera memerintahkan kedutaan besarnya untuk segera melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para irregular migrants yang saat ini berada di Aceh.

Pemerintah Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan Rakhine State secara inklusif dan nondiskriminatif.

Sebelumnya, kepada Tempo, Menlu Retno menjelaskan inti pertemuan tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia, Rabu.

“Ada empat inti dari hasil pertemuan, pertama apa yang telah dilakukan oleh ketiga negara sudah melebihi kewajibannya,” kata Menlu Retno lewat pesan singkatnya.

“Kedua, Indonesia Malaysia siap memberikan bantuan kemanusiaan, dan menampung sementara para pengungsi, dengan syarat bahwa proses repatriasi dan resettlement dapat dilakukan dalam waktu satu tahun.”

“Ketiga, kerja sama untuk mengatasi akar permasalahan dan keempat kerja sama untuk memberantas perdagangan manusia,” jelas Menlu Retno.

Dari semua itu, inti untuk mengatasi masalah adalah kerja sama internasional. “Ini bukan masalah nasional namun masalah bersama yang harus diselesaikan bersama,” kata dia.

NATALIA SANTI