TEMPO.CO, Jakarta - Lebanon pada Senin menerima persenjataan pertama dari Prancis melalui program senilai 3 miliar dolar AS (Rp38,7 triliun), yang didanai Arab Saudi, guna meningkatkan kemampuan militernya dalam menghadapi ancaman-ancaman para petempur, terutama di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.

Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian mendampingi penyerahan gelombang pertama persenjataan tersebut, yang termasuk peluru-peluru kendali antitank, lapor AFP.

Penyerahan dilangsungkan di sebuah pangkalan udara di Beirut.

"Prancis dan Lebanon memiliki hubungan persaudaraan yang, dalam tiga tahun terakhir ini, telah diwarnai kondisi keamanan yang menurun tajam di Levant, yang telah menjadi ancaman terhadap kawasan," kata Le Drian.

"Lebanon berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya (oleh kelompok-kelompok pejihad)... dan karena itu pengawasan perbatasan menjadi hal yang sangat penting bagi aspek keamanan," tambahnya.

"Dalam keadaan kritis ini, karenanya sangat penting bahwa sahabat-sahabat Lebanon serta sekutu-sekutunya untuk bersiap-siap memberikan kontribusi bagi keamanan dan stabilitas (Lebanon, red)."

Selama empat tahun ke depan, Prancis dijadwalkan akan mengirim ke Lebanon 250 kendaraan tempur dan pengangkut, tujuh helikopter Cougar, tiga kapal perang kecil serta seperangkat perlengkapan pengawasan dan komunikasi.

Keseluruhan biaya program sebesar 3 miliar itu ditanggung oleh Arab Saudi. Negara itu memiliki hubungan dekat dengan sejumlah tokoh politik utama Lebanon.

Kontrak juga menjanjikan Lebanon untuk mendapatkan pelatihan bagi 70.000 tentaranya selama tujuh tahun serta 10 tahun perawatan peralatan.

Saat upacara pada Senin, Menteri Pertahanan Lebanon Samir Mokbel menyambut baik pengiriman tersebut dengan mengatakan bahwa upaya Lebanon memerangi ekstremisme merupakan perang bersama.

"Kemenangan bagi Lebanon terhadap terorisme adalah kemenangan bagi semua negara, yang dekat maupun jauh, diancam oleh terorisme," ujarnya.

Ia berterima kasih kepada Arab Saudi karena telah mendanai pengiriman persenjataan dan kepada Prancis atas "pemahamannya yang begitu dalam tentang ancaman-ancaman yang dihadapi Lebanon, baik militer di perbatasan maupun ancaman dalam negeri berupa aliran pengungsi yang telah mengancam stabilitas umum."

Duta besar Saudi untuk Lebanon Ali Awad Asiri mengatakan kerajaan menyediakan pendanaan karena "Lebanon menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan masa-masa sebelummya."

"Hadiah dari kerajaan ini akan membantu militer Lebanon dan keabsahan di Lebanon," katanya.

Kendati berada di garis pertempuran melawan kelompok-kelompok petempur di sepanjang perbatasan, tentara-tentara Lebanon sangat mengalami kekurangan persenjataan dibandingkan gerakan Hisbullah, yang sangat berpengaruh di negara itu. Hisbullah mendapat dukungan dari saingan Riyadh di kawasan, Teheran.

Arab Saudi juga telah menyumbangkan 1 miliar dolar (Rp12,9 triliun) kepada Lebanon melalui sekutu utamanya, mantan perdana menteri Saad Hariri. Sumbangan itu ditujukan untuk membantu militer dan kepolisian.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, militer Lebanon telah melancarkan pertempuran-pertempuran melawan para pejihad kelompok Negara Islam serta Front Al-Nusra Al Qaida.

Pada Agustus lalu, para petempur ekstremis dari kedua kelompok tersebut dengan cepat menduduki kota perbatasan Lebanon, Arsal. Mereka menawan sejumlah tentara dan polisi Lebanon.

Sejak itu, kelompok-kelompok tersebut sudah membunuh empat sandera, sementara sandera kelima tewas karena mengalami luka-luka saat pertempuran. Mereka masih menawan 25 sandera Lebanon.

Prancis, bekas penguasa koloni, sebenarnya merupakan pihak yang terakhir masuk ke konflik Lebanon. Dalam tahun-tahun terakhir ini, hampir semua dukungan internasional bagi Lebanon datang dari Amerika Serikat dan Inggris.

Washington telah menyediakan sekitar tiga-perempat bantuan luar negeri untuk militer Lebanon dalam satu dekade ini, yaitu bantuan sekitar 700 juta dolar (Rp9,04 triliun) serta tim-tim pasukan khusus untuk melatih unit-unit elit militer Lebanon, demikian menurut IHS Janes, sebuah lembaga pengkaji yang berpusat di London.

Inggris telah menyediakan fasilitas-fasilitas pelatihan serta menara-menara pengawas dan markas-markas operasi di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Suriah.