Hillary Rodham Clinton menjadi orang keenam dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Walaupun ia belum resmi mencalonkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden AS berikutnya, ia telah digadang-gadang akan menjadi lawan yang patut disegani. Patrick Smith/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Hanya dua hari setelah kontroversi atas mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang menggunakan surat elektronik atau e-mail pribadi selama masa jabatannya, Dewan Komite Urusan Luar Negeri langsung melakukan penyelidikan.
Thomas Alexander, Kepala Dewan Komite, mengirim surat elektronik ke kantor media Al Jazeera di Amerika Serikat untuk meminta nama narasumber rahasia di Kementerian Luar Negeri, yang mengatakan staf teknologi informasi di kementerian itu sejak beberapa tahun lalu mencermati surat elektronik pribadi Clinton, dapat membahayakan keamanan.
"Adakah peluang sumber Anda mau berbicara dengan saya secara rahasia? Seperti Anda, saya tidak akan mengungkapkan sumber tanpa izin mereka," ucap Alexander.
Namun Al Jazeera menolak tawaran berpartisipasi. Direktur Komite Komunikasi Al Jazeera Audra McGeorge menjawab dengan meminta menjelaskan parameter penyelidikan yang mau dilakukan dan apa yang Alexander ingin ketahui.
Persoalan yang menimpa Clinton ini telah membuat ia diserang oleh Partai Republik dan Partai Konservatif. Clinton adalah calon kuat yang akan diajukan Partai Demokrat dalam pemilihan umum presiden tahun 2016.
Politikus Ed Royce, anggota Partai Republik dari California yang merupakan Kepala Komite Urusan Luar Negeri, menyatakan Komite Luar Negeri siap mendukung investigasi persoalan ini.
Terlepas dari apa pun rencana Komite Luar Negeri, sebuah komite khusus telah menyelidiki peran Clinton saat terjadi serangan di Konsulat Amerika di Benghazi, Libya, pada 11 September 2012, yang menewaskan empat orang Amerika, termasuk Duta Besar Christopher Stevens.
"Komite khusus di Benghazi hari ini mengeluarkan panggilan dari pengadilan untuk semua individu yang berkomunikasi dengan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton terkait dengan Libya. Komite juga telah mengeluarkan surat pengamanan untuk perusahaan Internet memberi tahu mereka tentang kewajiban hukum untuk melindungi semua dokumen yang relevan," ujar juru bicara komite, Jamal Ware, melalui surat elektronik.
