Jokowi Tak Mempan Dilobi Raja dan PM Belanda  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 19 Januari 2015 07:44 WIB

Suyadi (Kanan) ayah kandung Roni alias Joko, Teroris jaringan Poso yang ditembak mati Tim Densus 88 berada di dalam mobil ambulans di RS Bhayangkara, Kediri, Jatim, 16 Januari 2015. Roni Alias Joko yang merupakan tim eksekusi dari jaringan teroris Poso tersebut mengalami 3 luka tembak di dada setelah Tim Densus 88 melakukan penyergapan di rumahnya di Kepung, Kediri, Jatim, 16 Januari. ANTARA FOTO/Rudi Mulya

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo dalam upaya meminta pengampunan atas warganya, Ang Kiem Soei. Selain Raja, Perdana Menteri Mark Rutte juga telah menulis surat kepada Jokowi.

Upaya lain juga telah dilakukan di tingkat Menteri Luar Negeri dan politik. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ang akhirnya dieksekusi di hadapan regu tembak, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca: Kutuk Eksekusi, Belanda Tarik Dubes dari Jakarta.)

"Belanda mengutuk eksekusi terhadap Bapak Ang di Indonesia. Merupakan hal yang tragis bahwa dia dan lima orang lain telah dieksekusi. Saya turut prihatin bersama keluarga mereka. Bagi mereka, ini merupakan sebuah akhir yang dramatis dari sebuah ketidakpastian selama bertahun-tahun," kata Menteri Luar Negeri Bert Koenders seperti tertulis dalam situs Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. (Baca: Ahok Bongkar Anggaran Siluman Rp 8,8 Triliun.)

"Vonis hukuman mati terhadap Bapak Ang merupakan topik pembahasan yang senantiasa muncul di antara perwakilan Belanda dan rekan-rekan mereka di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini," ujar Koenders.

Koenders menjelaskan pula upaya pemerintah Belanda baik secara yuridis, diplomatis, maupun politis di tingkat bilateral ataupun Eropa untuk membujuk pihak berwenang di Indonesia agar membatalkan hukuman mati tersebut.

"Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo. Komunikasi secara intensif di tingkat politik juga telah dilakukan. Perdana Menteri Mark Rutte telah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan saya berulang kali telah berbicara dengan rekan kerja Indonesia saya," kata Koenders. (Baca: Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada.)

Kedutaan Besar Belanda di Jakarta telah berdialog dan bekerja sama dengan negara-negara yang warganya terdapat dalam daftar terpidana mati. Koenders juga telah menghubungi mitranya di negara-negara terkait. Bahkan Belanda telah mengirimkan utusan khusus ke Indonesia.

Atas inisiatif Belanda pulalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa Frederica Mogherin mengeluarkan sebuah pernyataan tentang pengutukan atas hukuman mati, terutama rencana eksekusi terhadap seorang warga Belanda. "Merupakan hal yang tragis dan sangat mengecewakan bahwa upaya-upaya tersebut menjadi sia-sia," kata Koenders.

Koenders menegaskan, Belanda berprinsip konsisten menentang hukuman mati dan pelaksanaannya. Hukuman mati, Koenders melanjutkan, adalah hukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta bentuk penyangkalan terhadap martabat dan integritas manusia yang tidak dapat diterima. "Belanda akan terus giat menentang hukuman mati, di Indonesia dan di seluruh dunia," katanya.

Pemerintah Belanda juga memanggil Duta Besar Belanda untuk Indonesia serta Kuasa Usaha Indonesia untuk Belanda ke Kementerian Luar Negeri.

Atase Pers Kedubes Belanda di Jakarta, Nico Schermers, memastikan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, akan dipanggil untuk berkonsultasi. "Menteri telah memanggil kembali Duta Besar untuk berkonsultasi dalam dua pekan mendatang dan memanggil Kuasa Usaha Indonesia di Den Haag untuk dimintai penjelasan," kata Schermers kepada Tempo.

NATALIA SANTI

Baca berita lainnya:
Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini

'Jokowi Jadi Presiden karena Mega, Itu Tak Gratis'

Pencopotan Suhardi Itu Perintah Terakhir Sutarman

Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

17 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya