Jokowi Yakin Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia  

Reporter

Kamis, 13 November 2014 13:52 WIB

Kiri-kanan: Benigno Aquino III, Lee Hsien Loong, Prayut Chan-o-cha, Nguyen Tan Dung, Thein Sein, Najib Razak, Hassanal Bolkiah, Hun Sen, Jokowi dan Thongsing Thammavong berpose di pembukaan pertemuan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. AP/Khin Maung Win

TEMPO.CO, Naypyidaw - Presiden Joko Widodo memaparkan visi mengenai sektor kelautan dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Asia Timur (KTT EAS) di Naypyidaw, Myanmar, Kamis, 13 November 2014. Menurut Jokowi, pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21.

"Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa," kata Jokowi dalam naskah pidatonya yang diterima Tempo. (Baca: Jokowi Berperan Penting di KTT ASEAN)

Sebagai poros maritim dunia, kata Jokowi, Indonesia berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia (Pacific and Indian Ocean Region/ PACINDO). Indonesia, kata Jokowi, menginginkan Samudra Hindia dan Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia. "Bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim," ujarnya.

Jokowi melihat potensi kemaritiman di forum EAS belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerja sama maritim di EAS. Jokowi juga akan mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, "Khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim." (Baca: Jokowi 'Jual' Program Kerja di KTT ASEAN)

Khusus mengenai Laut Cina Selatan, Jokowi menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan Declaration on the Conduct of Parties (DOC). "Saya juga mendukung penyelesaian code of conduct melalui konsultasi secepat mungkin."

GANGSAR PARIKESIT

Berita Terpopuler
Menteri Susi Disemprot Nelayan
Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda
Jusuf Kalla: Ahh FPI Selalu Begitu, Simbol Saja

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

2 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

9 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

12 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

22 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

22 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya