Pria pro-Rusia melempar batu saat penyerbuan kantor polisi di Ukraina timur, Horlivka, Ukraina (14/4). Beberapa bangunan pemerintah jatuh ke massa dari Moskow loyalis dalam beberapa hari terakhir. (AP/Efrem Lukatsky)
TEMPO.CO, Moldova - Saat operasi militer Ukraina meredam aksi massa pro-Rusia, para politikus Kota Transdniester di Moldova mendesak tuntutan memerdekakan diri dari Moldova dan bergabung dalam Federasi Rusia.
Tuntutan merdeka itu disuarakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, parlemen Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organization for Security and Co-operation in Europe.
Dalam pernyataan resminya yang diterima oleh Dewan Mahkamah Transdniester pada Rabu, 16 April 2014, para politikus itu menjelaskan bahwa hasil referendum yang digelar pada September 2006 menjadi alasan untuk menuntut Transdniester merdeka. (Baca: Putin: Ukraina di Ambang Perang Saudara )
Hasil resmi referendum itu menyebutkan 97 persen dari penduduk Transdniester telah memilih merdeka dari Moldova dan bergabung dengan Federasi Rusia.
Perdana Menteri Moldova Iurie Leanca menolak hasil referendum itu dan mengecam gerakan yang dilakukan oleh parlemen Transdniester. Ia kemudian meminta Kremlin untuk menolak tuntutan itu.
Transdniester menjalankan pemerintahan sendiri hingga terjadi perang pada 1992 yang membuat Moldova menguasai wilayah yang berbatasan dengan Ukraina itu.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavror mengatakan kepada Natalia Gherman, Menteri Luar Negeri Moldova, di Moskow pada awal Maret lalu bahwa Rusia menghormati integritas dan kedaulatan Moldova. (Baca: Warga Pendatang Siap Bertempur untuk Rusia)
Namun sebuah delegasi parlemen Moldova dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Parlemen Rusia (Duma) Sergey Naryshkin di Moskow, Kamis, 17 April 2014. Namun belum ada penjelasan isi pertemuan itu.
Sebelumnya tuntutan merdeka dan bergabung dengan Rusia juga datang dari Alaska, negara bagian Amerika Serikat yang terletak paling utara. Mereka membuat petisi untuk ditandatangani sebanyak 100 ribu orang hingga tanggal 20 April 2014. Jika terpenuhi, petisi ini akan dibahas pada level pemerintah Federal Amerika Serikat.
