TEMPO.CO, Ankara - Wakil Presiden Kebijakan Publik Global Twitter, Colin Crowel, bertemu dengan kepala otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi Turki, Tayfun Acarer. Menurut juru bicara Acarer, keduanya berbincang di Ankara. Namun, tidak disebutkan waktu pertemuannya. Di lain pihak, juru bicara Twitter menolak berkomentar.
Menurut situs berita Sidney Morning Herald, 15 April 2014, pembicaraan itu merupakan usaha Twitter untuk meredakan ketegangan dengan Turki. Sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menuduh Twitter berusaha menghindari pajak dan menolak mematuhi hukum Turki. (Mahkamah Konstitusi Minta Turki Buka Akses Twitter).
"Twitter, YouTube, dan Facebook akan mematuhi konstitusi, hukum, serta kode etik pajak Turki sama seperti perusahaan internasional lainnya," kata Erdogan, 12 April 2014. "Mereka adalah perusahaan yang didirikan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari pajak."
Twitter dan Facebook dilarang beroperasi di Turki selama dua pekan sejak 21 Maret 2014. Pelarang muncul setelah kedua jejaring media sosial ini dimanfaatkan oleh penggunanya untuk mengungkap kebobrokan pemerintahan Erdogan, termasuk berbagai korupsi yang membelit pemerintahannya. Pelarangan itu berlangsung menjelang pemilihan umum di Turki. (Soal Twitter, PM Turki Kritik Keputusan Mahkamah).
Sejak Kamis, 3 April 2014, otoritas Turki mencabut pelarangan Twitter sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap kebijaksanaan Telekom Turki melanggar kebebasan bereskpresi. Pengumuman pencabutan itu disampaikan kantor Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan, Kamis, 3 April 2014.
