TEMPO.CO, Wina – Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk memperkuat komitmen dalam upaya mengatasi para produsen dan penyelundup narkotik dan obat-obatan terlarang. Masalah tersebut masih menjadi tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia.
“Indonesia mendorong komitmen negara anggota untuk memperkuat kerja sama internasional yang telah terjalin, khususnya bantuan teknis bagi peningkatan kapasitas institusi terkait negara yang membutuhkan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Review) Sesi ke-57 Komisi Anti-Narkoba (Commission on Narcotics Drugs/CND) di Wina, Austria, Kamis, 13 Maret 2014.
Dalam pemaparan pandangan Indonesia, Djoko menyatakan langkah-langkah penegakan hukum nasional yang efektif penting dalam upaya memerangi tindak pidana narkoba, khususnya terhadap para pelaku.
Pada kesempatan itu, Djoko juga memaparkan sejumlah upaya nasional yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam konteks pengurangan rantai permintaan dan pasokan narkotik serta peningkatan kerja sama internasional.
Salah satu perkembangan penting di Indonesia, menurut Djoko, adalah pertumbuhan pusat rehabilitasi dan perawatan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, bagi pengguna narkoba sejak 2009.
“Pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba guna mendorong pengembangan program perawatan dan rehabilitasi bagi pencandu narkoba,” kata Djoko.
High Leve Review CND merupakan pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota dan peninjau CND guna melakukan evaluasi terhadap implementasi deklarasi politik dan rencana aksi.
Pertemuan tahun ini dihadiri 26 menteri dan lebih dari 500 delegasi negara-negara anggota serta peninjau CND dan organisasi internasional. Pertemuan juga dihadiri oleh Ratu Silvia dari Swedia, Deputi Sekjen PBB Jan Eliasson, dan Executive Director UNODC Yuri Fedotov.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Djoko beranggota Duta Besar Indonesia untuk Austria, Kepala BNN, serta unsur-unsur Kementerian Koordinator Politik, BNN, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan KBRI/PTRI Wina. Indonesia merupakan negara anggota CND untuk periode 2014-2017.
NATALIA SANTI
Berita terkait
Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza
7 jam lalu
Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza
Baca SelengkapnyaInvasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya
9 jam lalu
UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina
Baca SelengkapnyaUkraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia
11 jam lalu
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.
Baca SelengkapnyaTemuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup
13 jam lalu
Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.
Baca SelengkapnyaPengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel
2 hari lalu
Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel
Baca SelengkapnyaDelegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara
3 hari lalu
Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara
Baca SelengkapnyaHamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza
3 hari lalu
Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Baca SelengkapnyaWHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah
3 hari lalu
WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.
Baca SelengkapnyaPalestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB
4 hari lalu
Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.
Baca SelengkapnyaPBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza
4 hari lalu
Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980
Baca Selengkapnya