Yingluck Shinawatra tiba di Gedung Pemerintahan untuk wawancara dengan sejumlah wartawan media asing di Bangkok (7/12). REUTERS/Dylan Martinez
TEMPO.CO, Bangkok - Sejumlah akademisi yang menamakan diri kelompok Siam Prachapiwat menyatakan pemerintahan sementara Yingluck Shinawatra telah berakhir.
Yingluck diberi waktu 30 hari menjalankan pemerintahan sementara terhitung sejak pemilihan umum digelar pada 2 Februari lalu.
Oleh karena itu, menurut kelompok akademisi yang berkampanye untuk melindungi kerajaan, pemerintahan sementara sudah tidak lagi sah untuk tetap bekerja.
Menyusul pembubaran parlemen pada 9 Desember tahun lalu, pemerintahan berlanjut dengan status pemerintahan sementara hingga terbentuknya parlemen hasil pemilihan dan kemudian memilih perdana menteri baru.
Namun ternyata, pemilihan umum tidak dapat dituntaskan sehingga pemerintahan sementara pun tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya.
Yingluck sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi dalam program skema subsidi beras kepada petani. Program digagaskan oleh Pheu Thai, partai yang dibentuk oleh Thaksin Shinawatra, abang kandung Yingluck.