TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum menduduki dua bandar udara Simferopol di ibu kota Republik Otonomi Crimea, Presiden Vladimir Putin menelepon Presiden Barrack Obama. Rusia, katanya, berhak mengambil keputusan menyerang Ukraina jika berpotensi mengganggu kepentingannya. “Presiden Putin menganggap keselamatan warganya di Ukraina terancam akibat perkembangan akhir-akhir ini,” demikian pernyataan Biro Pers Istana Kremlin, seperti dikabarkan RIA Novosti, Ahad, 2 Maret 2014.
Parlemen Rusia merestui rencana aksi militer negaranya terhadap Ukraina. Kini, ratusan ribu tentara sudah dalam kondisi siaga penuh untuk melakukan aksi militer terhadap negara tetangganya itu. Jika Putin memerintahkan aksi militer, perang Rusia-Ukraina hampir pasti akan terjadi.
Perkembangan di Ukrania memang masih panas setelah demonstran berhasil memaksa parlemen untuk memakzulkan Presiden Viktor Yanukovych pada Sabtu, 22 Februari 2014. Yanukovych kemudian melarikan diri ke wilayah yang didominasi etnis Rusia, dan Kamis lalu dikabarkan berlindung di Moskwa.
Pada saat bersamaan, sekelompok orang bersenjata menguasai dua bandar udara Simferopol dan gedung parlemen Crimea. Mereka juga mengibarkan bendera Rusia di puncak gedung parlemen. Warga Crimea kebanyakan berasal dari etnis Rusia. Dari 46 juta jiwa penduduk Ukrania, 77 persen warga etnis Ukrania dan 17 persen etnis Rusia, sisanya dari Belarus.
Badan Imigrasi Rusia menyatakan sudah menerima permohonan mengungsi dari warga Ukraina. Sepanjang Februari, ada 143 ribu orang mengajukan aplikasi permohonan. Bahkan sebagian besar juga mengajukan permintaan untuk menjadi warga negara Rusia.
Presiden Amerika Obama mengecam intervensi militer yang dilakukan oleh Putin. Dia menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina dan melanggar hukum internasional. Rusia juga diminta meminimalkan ketegangan dengan menarik mundur tentaranya. Obama memperingatkan, “Kelanjutan aksi militer itu akan membawa Rusia ke arah sanksi politik dan ekonomi.”
